IDEOLOGI DAN ORIENTASI HUKUM: Pengakomodasian Cita Hukum dalam Undang-Undang di Bidang Ekonomi

Hangabei, Sinung Mufti and -, Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum and -, Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum and -, Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum (2020) IDEOLOGI DAN ORIENTASI HUKUM: Pengakomodasian Cita Hukum dalam Undang-Undang di Bidang Ekonomi. Disertasi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img] PDF (Ringkasan Disertasi)
Sinung Ok.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (614kB) | Request a copy

Abstract

Ketidaksesuaian memaknai dasar hukum dan cita hukum negara menghasilkan pemahaman yang tidak sejalan mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pembaharuan undang-undang bidang ekonomi cenderung pada pembaharuan undang-undang maupun pembaruan pasal-pasal atau ayat-ayat saja, pembaharuan tersebut terkesan tidak mempertanyakan paradigma ideologisnya sebagai cita hukum. Oleh karena itu, kebijakan politik dan hukum perlu dianalisis agar sesuai dengan pembentukan hukum yang terkait dengan perkembangan global sesuai dengan prinsip dan kaidah hukum Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan pengakomodasian cita hukum dalam produk undang-undang di bidang ekonomi; (2) merumuskan pengakomodasian cita hukum dalam produk undang-undang di bidang ekonomi yang berbasis pada ideologi Pancasila. Melalui Pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian ini menunjukkan: (1) analisis terhadap kelima undang-undang yang diteliti dengan pengakomodasian cita hukum, menunjukkan bahwa: (a) semangat pembaharuan hukum pada beberapa undang-undang bidang ekonomi hanya pada memunculkan dan mengesahkan regulasi atau peraturan yang baru, namun tidak dibarengi dengan semangat mewujudkan peraturan yang mencerminkan cita hukum nasional; (b) basis ideologi Pancasila dalam undang-undang bidang ekonomi yang diteliti hanya terlihat pada bagian-bagian perencanaan undang-undang, namun pada rumusan pasal berubah kearah liberal-kapitalistik; dan (c) materi dalam undang-undang bidang ekonomi tersebut cenderung terlepas dari cita-cita luhur yang sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2). Melalui konsep material normatif, undang-undang yang menjadi bagian dalam hukum ekonomi nasional Indonesia harus dibangun berdasarkan: (a) Pancasila sebagai basis ideologi hukum ekonomi nasional; (b) Pengintegrasian pesan nilai dan moral Pancasila ke dalam bahasa hukum (teks-teks dan pasal-pasal) dilaksanakan melalui pemecahan unsur-unsur Pancasila. Dengan demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila merupakan suatu bagian sebagai bentuk hubungan antara ideologi dan hukum dalam perumusan undang-undang; dan (c) Negara harus menjadi pengatur yang berpedoman pada Kemakmuran Rakyat, terutama dalam pengelolaan dan kemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga semangat kekeluargaan dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat terwujud dengan sempurna.

Item Type: Karya ilmiah (Disertasi)
Uncontrolled Keywords: ideologi, cita hukum, undang-undang
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Pasca Sarjana > Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs. Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited: 24 Oct 2020 01:39
Last Modified: 07 Aug 2021 02:45
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/86649

Actions (login required)

View Item View Item