ANALISIS KEMANDIRIAN DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, SEMARANG, DAN SURAKARTA TAHUN 2001-2006

PURNOMO, PURNOMO (2009) ANALISIS KEMANDIRIAN DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, SEMARANG, DAN SURAKARTA TAHUN 2001-2006. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta .

Preview	PDF B300020131.PDF Download (218kB)
	PDF B300020131.PDF Restricted to Repository staff only Download (619kB)

Abstract

Era otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001 memberikan wewenang pemerintah daerah yang semakin luas dalam mengatur pemerintahannya, termasuk dalam hal keuangan daerah. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraaan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa derajat otonomi daerah (kemandirian daerah) kota Yogyakarata, Semarang, dan Surakarta yang ditekankan pada derajat desentralisasi Fiskal, kebutuhan Fiskal, kapasitas Fiskal, dan posisi Fiskal.tahun 2001-2006 Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kinerja keuangan daerah yang berupa derajat desentralisasi Fiskal, kebutuhan Fiskal ,kapasitas Fiskal, dan posisi Fiskal. Selain itu juga menggunakan analisa derajat kemandirian daerah. Dari hasil analisis dinyatakan bahwa kota Surakarta dan Semarang secara berturut-turut mempunyai derajat desentralisasi Fiskal sebesar 16,22% dan 22,02 % dari total penerimaan daerahnya sedangkan kota Yogyakarta hanya 19,93 % dari total penerimaan daerahnya. Kebutuhan Fiskal untuk kota Surakarta, dan Semarang adalah sebesar 63 dan 86 kali lipat dari standar kebutuhan Fiskal se-Jawa tengah (SKF se-Jateng) sedangkan kota Yogyakarta kebutuhan fiskalnya sebesar 7,04 kali lipat dari standar kebutuhan Fiskal se-Daerah Istemewa Yogyakarta (SKF se-DIY). Kapasitas Fiskal secara berturut untuk kota Surakarta dan Semarang adalah sebesar 53,24 dan 77,68 kali lipat dari kapasitas Fiskal standar se-Jawa tengah (KFS se-Jateng), sedangkan kota Yogyakarta kapasitas fiskalnya hanya sebesar 10,0 kali lipat dari KFS se-DIY. Sedangkan posisi Fiskal untuk kota Surakarta, Semarang, Yogyakarta berturut turut adalah 1,24 %, 1,58 %, dan 1,18 %.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, Posisi Fiskal, dan Derajat Kemandirian Daerah
Subjects:	H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Depositing User:	Users 1504 not found.
Date Deposited:	29 Jun 2010 07:56
Last Modified:	13 Nov 2010 05:21
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/7881

Actions (login required)

View Item