ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

NURUDIN, MUH ENDA TRIS (2010) ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta .

Preview	PDF B200050171.pdf Download (29kB)
	PDF B200050171.pdf Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan. Anggaran menurut GASB (Govermental Accounting Standards Board) (dalam Bastian, 2006: 164) berarti rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kinerja anggaran keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun 2008. Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif dengan menggunakan alat analisis yaitu teknik pengukuran value for money (ekonomis, efesiensi, dan efektivitas) dan rasio kinerja (rasio kemandirian daerah, rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio retribusi daerah terhadap PAD, rasio belanja aparatur daerah terhadap total belanja dan rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja). Hail penelitian menunjukkan bahwa: berdasarkan Teknik Pengukuran Value for Money yaitu tingkat ekonomis, tingkat efesiensi, dan tingkat efektivitas dengan hasil rata-rata yang bernilai kurang dari 100% maka kinerja keuangan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan kegiatan operasionalnya adalah ekonomis, efesien, dan efektif. Selain itu, berdasarkan rasio kinerja keuangan yaitu rasio kemandirian daerah yang ditunjukkan dengan hasil rata-rata diantara 0% - 25% tergolong mempunyai hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah. Dalam rasio pajak daerah terhadap PAD tahun 2004 menunjukkan partisipasi masyarakat yang paling tinggi dalam membayar pajak dan untuk rasio retribusi daerah terhadap PAD tahun 2004 menunjukkan partisipasi masyarakat yang paling tinggi dalam membayar retribusi. Perbandingan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Total Belanja terlihat di tahun 2008 dengan nilai persentase Belanja Tidak Langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai persentase Belanja Langsung.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	kinerja keuangan daerah, otonomi daerah
Subjects:	H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Users 1504 not found.
Date Deposited:	16 Jun 2010 07:20
Last Modified:	15 Nov 2010 03:00
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/7507

Actions (login required)

View Item