ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI WILAYAH EKS KARESIDENAN SURAKARTA

Fahrudin, Amir (2008) ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI WILAYAH EKS KARESIDENAN SURAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PDF B_200_010_102.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 membawa konsekuensi bahwa daerah harus mampu melaksanakan otonomi daerah. Salah satu ciri utama daerah mampu melaksanakan otonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat/provinsi mempunyai proporsi yang semakin kecil, dan diharapkan PAD menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan kemampuan keuangan pemerintah daerah (Boyolali, Klaten, Sukoharjo) dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah apabila ditinjau dari analisis rasio APBD tahun anggaran 2001-2005. Analisis data dilakukan dengan metode komparasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan: a. Rasio kemandirian Tingkat kemandirian ketiga daerah masih rendah. Dari ketiga daerah, Kabupaten Boyolali lebih baik kemandiriannya. b. Derajat desentralisasi fiskal Proporsi bantuan/sumbangan terhadap total penerimaan daerah sangat tinggi. Dari hasil rasio ini, Kabupaten Boyolali mempunyai derajat desentralisasi fiskal yang lebih baik dari Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten. c. Rasio kemampuian pembiayaan pengeluaran Kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran/belanja masih tergantung pada DAU an DAK. Berdasar rasio ini Kabupaten Boyolali lebih baik dari Kabupaten Sukoharjo dan Klaten. d. Rasio pertumbuhan Secara keseluruhan tingkat pertumbuhan komponen APBD ketiga daerah mengalami pertumbuhan yang positif meskipun kecenderungan pertumbuhan yang semakin berkurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan ketiga daerah dalam melaksanakan otonomi daerah belum sepenuhnya mampu, dan masih sangat tergantung pada penerimaan bantuan dari pemerintah pusat/propinsi. Boyolali lebih baik kemampuan keuangannya dalam melaksanakan otonomi daerah, jika dibandingkan dengan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Otonomi Daerah, Ana lisa, PAD.
Subjects:	H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Ari Fatmawati
Date Deposited:	04 Jul 2008 02:49
Last Modified:	17 Nov 2010 13:58
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/72

Actions (login required)

View Item