PELAKSANAAN KEWENANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK BARANG EKSPOR DAN IMPOR( Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan ) Studi Kasus di Wilayah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A di Surakarta

SAPUTRO, ANAS CAHYO (2009) PELAKSANAAN KEWENANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK BARANG EKSPOR DAN IMPOR( Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan ) Studi Kasus di Wilayah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A di Surakarta. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF C100020122.pdf Download (207kB)
	PDF C100020122.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)

Abstract

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat sudah tidak dapat dibendung, yang berdampak pada munculnya penemuan-penemuan baru yang berdampak pada meningkatnya pelanggaran HaKI serta perdagangan barang-barang hasil pelangaran HaKI terutama Merek. Tujuan daripada penulisan skripsi adalah untuk mengetahui kewenangan direktorat jendral bea dan cukai yang diberikan oleh undang-undang no.17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yang bersifat deskriptif, adapun lokasi penelitian adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta sedangkan dalam menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya dalam menganalisa data secara deksriptif kualitatif yakni dengan memberikan suatu gambaran tentang suatu obyek penelitian dan menyimpulkan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka kesimpulannya adalah Pelaksanaan kewenangan dalam perlindungan merek barang ekspor dan impor oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta selama ini masih bersifat pasif, dimana pihak bea dan cukai baru akan bertindak jika ada perintah tertulis dari ketua pengadilan niaga. Untuk perlindungan merek barang dengan penggunaan kewenangan Ex-Officio, pihak kantor pelayanan belum pernah menggunakannya. Adapun hambatan-hambatannya adalah kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan oleh aparat Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A Surakarta, kekurangpedulian dari aparat kantor pelayanan bea dan cukai terhadap perlindungan merek barang ekspor dan impor, adanya dilema seperti birokrasi yang menekankan peran Kantor Bea Dan Cukai pada perannya yang terbatas pada pengajuan pemberitahuan ekspor / impor dan penelitian dokumen-dokumen ekspor / impornya saja Saran yang disampaikan penulis terhadap kompleksnya permasalahan dibidang perlindungan merek barang adalah untuk meningkatkan kualitas aparatnya direktorat Jenderal bea dan cukai, meningkatkan pengawasan yang melekat bagi aparat bea dan cukai dengan menugaskan pejabat khusus dan bagi oknum yang melakukan praktek tersebut akan dikenai sanksi yang tegas baik sanksi administrative, sanksi keperdataan maupun kepidanaan.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	PERLINDUNGAN MEREK BARANG EKSPOR DAN IMPOR
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Mrs. Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited:	08 Feb 2010 07:56
Last Modified:	15 Nov 2010 16:53
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/6002

Actions (login required)

View Item