ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN AUTONOMI DAERAH PADA KABUPATEN KARANGANYAR

S U Y O K O , S U Y O K O (2009) ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN AUTONOMI DAERAH PADA KABUPATEN KARANGANYAR. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

	PDF B200050123.PDF Restricted to Repository staff only Download (495kB)
Preview	PDF B200050123.PDF Download (68kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan menganalisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar dalam rangka mendukung pelaksanaan autonomi daerah tahun anggaran 2004 – 2006. Obyek penelitian ini adalah instansi pemerintah daerah Tingkat kabupaten karanganyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif, dengan mencari jawaban untuk menganalisis data APBD pada pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2003 – 2007. Berdasarkan hasil analisa rasio kemandirian selama lima tahun pada kabupaten karanganyar memiliki rata-rata tingkat kemandirian yang masih sangat rendah yaitu 8,85%. Rasio kemandirian yang dihasilkan masih diantara 0% - 25 % berarti masih termasuk dalam katagori daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah dengan pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan daripada daerah. Rasio derajat desentralisasi fiskal selama kurun waktu lima tahun pada Kabupaten Karanganyar sudah dalam skala interval yang sangat kurang, karena masih dalam skala interval antara < 10,00% yaitu sebesar 8,12 % dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang kurang dalam membiayai pembangunan daerah sendiri. Indeks kemampuan rutin selama lima tahun pada pemerintahan Kabupaten karanganyar masih dalam skala interval 00,00 – 20,00 yaitu sebesar 10,99% dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang masih sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutin. Hal ini terjadi karena PAD Kabupaten Karanganyar sangat kecil dan masih banyak tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Berdasarkan analisis rasio keserasian, sebagian dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga rasio pembangunan terhadap APBD relatif kecil. Ini dibuktikan dari rasio belanja rutin yang selalu lebih besar dibandingkan dengan rasio belanja pembangunan dan tingkat pertumbuhan belanja rutin jauh lebih besar daripada tingkat pertumbuhan belanja pembangunan.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Pendapat Asli Daerah, Autonomi Daerah, Rasio Keuangan.
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Users 13 not found.
Date Deposited:	10 Dec 2009 07:35
Last Modified:	13 Nov 2010 04:51
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/5339

Actions (login required)

View Item