PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP UNDANGUNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Tentang Peran POLRI)

Sunarko, Agus (2008) PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP UNDANGUNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Tentang Peran POLRI). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PDF C100040016.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)

Abstract

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana peran POLRI dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh POLRI di wilayah Poltabes Surakarta dalam penanggulangan tindak pidana trafficking baik dari normatif maupun empiris ? 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh POLRI di Wilayah Poltabes Surakarta dalam penanggulangan tindak pidana trafficking ? Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut: a) tujuan Obyektif adalah untuk mengetahui peran POLRI dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Poltabes Surakarta, baik secara normatif maupun empiris dan untuk mengetahui kendala -kendala yang di hadapai POLRI di Wilayah Poltabes Surakarta dalam penanggulangan tindak pidana trafficking, b) Tujuan Subyektif adalah untuk melengkapi persyaratan akademis guna memperoleh derajat Sarjana (Strata ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan untuk mengembangkan kerangka berpikir terhadap pengetahuan dan pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek lapangan, Jenis Data dalam penelitian ini data dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder. a. Data Primer adalah data yang berupa fakta atau keterangan yang secara langsung diperoleh dari hasil kerja penelitian di lapangan. b. Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah dan sumbersumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang iteliti.Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah : a. Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang secara langsung datang ke lapanga. Teknik pengumpulan data ini meliputi observasi dan wawancara, b. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, membaca dan mempelajari data-data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, tulisan ilmiah dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini sifatnya adalah deskriptif kualitatif, maka analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan model interaktif. Peran Polri secara normatif dalam pemberantasan trafficking meliputi penyelidikan ini dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara Pidana dan UU No. 21 Tahun 2007. Seorang penyelidik dan penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu tindak pidana, wajib segera melakukan penyelidikan atau penyidikan. Seorang penyidik dapat menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum. Penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Penggeledahan rumah, pakaian atau badan dapat dilakukan oleh penyidik menurut tata cara yang diatur dalam KUHAP. Di samping penahanan dan penggeledahan, penyidik juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	peran POLRI, perdagangan orang (trafficking), pidanan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Ari Fatmawati
Date Deposited:	08 Sep 2008 01:59
Last Modified:	18 Feb 2011 04:29
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/408

Actions (login required)

View Item