Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Usaha (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Karanganyar)

Ekawati, Sita Ulima and , Shalman Al-Farizy, S.H., M.Kn and , Darsono, S.H., M.H. (2015) Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Usaha (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Karanganyar). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

	PDF (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	PDF (BAB I) BAB I.pdf Download (133kB)
	PDF (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	PDF (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB)
	PDF (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	PDF (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (40kB)
	PDF (Pernyataan Publikasi Ilmiah) SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	PDF (Naskah Publikasi) NASKAH PUBLIKASI.pdf Download (290kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah untuk kepentingan usaha dan untuk mengetahui upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah untuk kepentingan usaha. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris, sedangkan penelitian bersifat deskriptif analitis dengan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder berupa wawancara secara mendalam (deep interview) dan buku-buku ilmiah, makalah-makalah dan hasil-hasil penelitian. Adapun metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan metode analisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa mekanisme penanganan sengketa hukum atas tanah adalah Pengaduan, Penelitian, Pencegahan Mutasi, Musyawarah, Penyelesaian melalui Pengadilan dengan cara mediasi dengan Nota Kesepakatan Perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial, dikuatkan dengan Akta Perdamaian didaftarkan penetapannya ke Pengadilan Negeri, sedangkan penyelesaian sengketa tanah Hak Guna Usaha diselesaikan melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) yang secara implisit dimuat dalam Peraturan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dalam struktur organisasi BPN dibentuk Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	sengketa tanah, hak guna usaha, redistribusi tanah
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Sita Ulima Ekawati
Date Deposited:	13 Aug 2015 05:23
Last Modified:	12 Oct 2021 03:48
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/37027

Actions (login required)

View Item