Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaksanaan Perjanjian pemberangkatan ibadah haji antara Biro penyelenggara ibadah haji khusus Dengan calon jamaah haji plus (studi kasus di pt. Nur ramadhan wisata cabang yogyakarta)

Sari, Anggita Ning Tyas and , Septarina Budiwati, S.H, M.H and , Shalman Al Farizi, S.H, M.Kn. (2015) Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaksanaan Perjanjian pemberangkatan ibadah haji antara Biro penyelenggara ibadah haji khusus Dengan calon jamaah haji plus (studi kasus di pt. Nur ramadhan wisata cabang yogyakarta). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

	PDF (NASKAH PUBLIKASI) NASKAH PUBLIKASI.pdf Download (592kB)
	PDF (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	PDF (BAB I) BAB I.pdf Download (219kB)
	PDF (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	PDF (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (518kB)
	PDF (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (70kB)
	PDF (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (55kB)
	PDF (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (14MB)
	PDF (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (616kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak serta kewajiban antara PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta terhadap Calon Jamaah Haji yang akan melakukan ibadah haji di Tanah Suci, untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta terhadap pemberangkatan calon jamaah Haji Plus, dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris yang bersifat deskriptif yakni pada Kantor PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu kepustakaan, observasi dan wawancara dengan narasumber yakni pimpinan PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak penyelenggara adalah menetapkan biaya dan menerima biaya pemberangkatan Haji Plus, sedangkan kewajiban penyelenggara adalah melayani calon jemaah haji dari mulai pemberangkatan sampai memulangkan jemaah haji. Adapun pelaksanaan perjanjian pemberangkatan Ibadah Haji Plus antara Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan calon jamaah Haji plus secara tertulis agar masing-masing mendapatkan suatu perlindungan, serta untuk mengantisipasi adanya wanprestasi antara kedua belah pihak, serta tanggung jawab hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat diselesaikan dengan damai yakni musyawarah dan apabila belum dapat menerima tentang pelanggaran dapat melakukan tuntutan di Pengadilan.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	tanggung jawab hukum, perjanjian pemberangkatan, ibadah haji Khusus
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Anggita Ning Tyas Sari
Date Deposited:	11 Aug 2015 07:15
Last Modified:	12 Oct 2021 03:18
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/36862

Actions (login required)

View Item