ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM MENDUKUNG PELAKASANAAN OTONOMI DAERAH

VITAWATI, MEY (2008) ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM MENDUKUNG PELAKASANAAN OTONOMI DAERAH. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF B200040250.pdf Download (70kB)
	PDF B200040250.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)

Abstract

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien dan mampu mendorong peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kota Surakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Surakarta. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD di Kota Surakarta tahun anggaran 2003 – 2007. adapun teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah. Metode penelitian adalah Deskriptif Komparatif, dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah 21,32 %, masih berada di antara 0 % - 25 % tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun terus meningkat. Dalam rasio derajat desentralisasi fiskal hanya memiliki rata-rata 15,86 %, hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan Kota Surakarta masih rendah dalam melaksanakan otonominya. Berdasarkan rasio indeks kemampuan rutin rata-rata hanya sebesar 24,31 %, ini artinya PAD memiliki kemampuan yang kurang untuk membiayai pengeluaran rutinnya. Pada rasio keserasian, pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan. Sedangkan dalam rasio pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang disebabkan bertambahnya pajak dan retribusi daerah. Dengan melihat hasil analisis diatas, perkembangan keuangan di Kota Surakarta disektor keuangan masih kurang. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan PAD baik secara ekstensifikasi yaitu pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari, sedangkan secara intensifikasi dengan memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Keuangan Daerah
Subjects:	H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Maria Husnun Nisa
Date Deposited:	13 Jun 2009 02:20
Last Modified:	16 Nov 2010 21:42
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/2606

Actions (login required)

View Item