Dewangga, Wisnu Jati and , Hartanto, S.H., M.Hum and , Muchamad Iksan, S.H., M.H. (2013) Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Study Kasus di Wilayah Hukum Boyolali). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
![[img]](http://eprints.ums.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png)
|
PDF (Naskah Publikasi)
NASKAH_PUBLIKASI.pdf Download (353kB) |
|
|
PDF (Halaman Depan)
1._HALAMAN-DEPAN.pdf Download (599kB) |
|
|
PDF (Bab I)
2._BAB_1.pdf Download (69kB) |
|
|
PDF (Bab II)
3._BAB_2.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB) |
|
|
PDF (Bab III)
4._BAB_3.pdf Restricted to Repository staff only Download (619kB) |
|
|
PDF (Bab IV)
5._BAB_4.pdf Restricted to Repository staff only Download (24kB) |
|
|
PDF (Daftar Pustaka)
6._datar_pustaka.pdf Download (9kB) |
|
|
PDF (Lampiran)
7._LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (626kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang sejelasnya terhadap penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi dalam penegakannya di dalam lingkup peradilan umum dan penegakan hukum di lingkup Institusi Kepolisian. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris karena penelitian ini pertama-tama membahas peraturan penegak hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian kemudian dilanjutkan dengan melihat praktek penegakannya di Polres Boyolali. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), ditingkat kejaksaan (tahap penuntutan) sampai di tingkat peradilan ( putusan hakim), keseluruhan sama seperti apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat umum. (2) Bahwa semua orang dimata hukum sama, bahkan dalam penegakan hukum yang tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhan pidananya bisa lebih berat. Hal tersebut dikerenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan tetapi dia terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika masih belum dilaksanakan semaksimal mungkin dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, seakan-akan pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika.
| Item Type: | Karya ilmiah (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tindak pidana, narkotika, kepolisian |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum |
| Depositing User: | Users 10 not found. |
| Date Deposited: | 13 Sep 2013 05:23 |
| Last Modified: | 02 Nov 2021 06:40 |
| URI: | http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/25808 |
Actions (login required)
 |
View Item |
