ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL UNTUK MENGEVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Wilayah Karesidenan Surakarta)

Herna, Ading (2008) ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL UNTUK MENGEVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Wilayah Karesidenan Surakarta). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PDF B200030354.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)

Abstract

Kemampuan di bidang keuangan merupakan indikator penting untuk mengukur kinerja suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Masih rendahnya kemampuan keuangan dalam pembiayaan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pembangunan. Hal ini nampak pada masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dan besarnya sumbangan atau subsidi dari Pemerintah Pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Karisidenan Surakarta dengan melakukan evaluasi terhadap desentralisasi fiskal. Evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah adalah evaluasi terhadap derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya fiskal, sehingga dapat diketahui kondisi keuangan suatu daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Karisidenan Surakarta selama tiga tahun anggaran (2003-2005) masih rendah, dimana proporsi PAD terhadap TPD sebesar 8,59% dan proporsi BHPBP terhadap TPD sebesar 6,10%, sedangkan proporsi sumbangan terhadap TPD sebesar 83,20%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dan BHPBP memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan proporsi sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat. Kebutuhan fiskal selama tiga tahun anggaran (2003-2005) dari ketujuh daerah di Karisidenan Surakarta dapat dikataskan besar, karena melebihi standar kebutuhan fiskal daerah. Kapasitas fiskal tahun anggaran (2003-2005) lebih baik jika dibandingkan dengan standar kapasitas fiskal daerahnya. Elastisitas PAD terhadap PDRB menunjukkan pengaruh perubahan PDRB terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya, pemerintah daerah kabupaten/kota masih memerlukan subsidi dari pemerintah pusat sehingga perlu diadakan usaha untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Karisidenan Surakarta dalam menghadapi otonomi daerah dilihat dari segi keuangannya masih rendah/belum baik.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan Sumbangan dari pemerintah pusat serta evaluasi desentralisasi fiskal
Subjects:	H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Ari Fatmawati
Date Deposited:	07 Aug 2008 02:13
Last Modified:	02 Feb 2011 07:00
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/201

Actions (login required)

View Item