Implementasi Pasal 144 KUHAP Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Perubahan Surat Dakwaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta

SURYANTO, AGUS GATOT (2012) Implementasi Pasal 144 KUHAP Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Perubahan Surat Dakwaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF (Hal depan) HALAMAN_DEPAN.pdf Download (54kB)
Preview	PDF (Bab 1) BAB__1.pdf Download (31kB)
	PDF (Bab 2) BAB__2.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)
	PDF (Bab 3) BAB__3.pdf Restricted to Repository staff only Download (62kB)
	PDF (Bab 4) BAB__4.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
Preview	PDF (Daf pustaka) DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (7kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 144 KUHAP oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan dakwaan di Kejaksaan Negeri Surakarta dan untuk mengetahui kendala-kendala (faktor -faktor penghambat) yang timbul dalam pelaksanaannya sehingga dapat dijabarkan secara jelas tentang proses yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan dakwaan. Jaksa penuntut umum diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk melaksanakan perubahan surat dakwaan, hal ini dimaksudkan demi kelancaran proses penuntutan di sidang pengadilan. Kewenangan yang diberikan KUHAP ini diatur dalam Pasal 144 KUHAP dengan tujuan untuk menyempurnakan surat dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutan. Dalam Pasal 144 KUHAP hanya diatur mengenai maksud dan tujuan perubahan surat dakwaan beserta batas waktu perubahannya dengan kata lain KUHAP hanya mengatur tentang prosedur perubahan surat dakwaan, sedangkan materi surat dakwaan tidak diatur apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak boleh diubah, sehingga implementasi Pasal 144 KUHAP lebih lanjut diserahkan praktik di lapangan. Penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang yang penting alam suatu perkara pidana, mulai dari perkara itu diungkap sampai pada akhir pemeriksaan perkara itu demi kepentingan hukum pihak-pihak yang bersangkutan, penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Additional Information:	Rak C100/2012-05
Uncontrolled Keywords:	surat dakwaan, jaksa
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Mrs Esti Handayani
Date Deposited:	27 Apr 2012 10:34
Last Modified:	26 Jun 2012 10:22
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/18341

Actions (login required)

View Item