Lembaga Pengawas Kejaksaan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Sebuah Kajian Yuridis Normatif)

Winata, Astama Izqi (2012) Lembaga Pengawas Kejaksaan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Sebuah Kajian Yuridis Normatif). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img]
Preview
PDF (Halaman Depan)
BAB_I.pdf

Download (57kB)
[img]
Preview
PDF (Bab I)
BAB_II.pdf

Download (58kB)
[img] PDF (Bab II)
BAB_III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (75kB)
[img] PDF (Bab III)
BAB_IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (20kB)
[img] PDF (Bab IV)
BAB_IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (20kB)
[img]
Preview
PDF (Daftar Pustaka)
DAFTAR_PUSTAKA.pdf

Download (11kB)
[img] PDF (Lampiran)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (92kB)

Abstract

Peneltian ini bertujuan: (1) untuk mendeskripsikan kedudukan dan ruang lingkup lembaga pengawas kejaksaan; (2) untuk mengkaji apakah kontruksi hukum yang mendasari lembaga pengawas kejaksaan telah mengakomodasi partisipasi public; (3) untuk mengkaji apakah lembaga pra peradilan bisa dijadikan alternatif pengawasan yang partisipatif. Penelitian ininerupakan penelitian yuridis normatif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis peraturan perundang – undangan yang membuka peluang dan potensi untuk dilakukanya pengawasan terhadap lembaga kejaksaan secara partisipatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (statute approach) yakni dengan melakukan pengakjian peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan sentral penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan: (1) secara institusional, lembaga pengawas kejaksaan terdiri dari dua bentuk yakni secara internal yang dilakukan oleh jaksa agung muda pengawasan dan ekternal oleh komisi kejaksaan; (2) prinsip yang dianut dalam kontruksi hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap jaksa adalah prinsip partisipasi pasif; (3) pra peradilan menganut prinsip partisipasi interaktif sehingga dimungkinkkan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara langsung.

Item Type: Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Kejaksaan, Pengawasan, Partisipasi Publik.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: Ari Fatmawati
Date Deposited: 20 Apr 2012 11:00
Last Modified: 20 Apr 2012 11:00
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/18124

Actions (login required)

View Item View Item