SETIAWANTO , SETIAWANTO (2012) Tinjauan Yuridis Pelaks Anaan Klaim Asuransi Kecelakaan Di Pt. Jasa Raharja Surakarta. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
![[img]](http://eprints.ums.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png)
|
PDF (Halaman depan)
HALAMAN_DEPAN.pdf Download (36kB) |
|
|
PDF (Bab I)
BAB_I.pdf Download (48kB) |
|
|
PDF (Bab II)
BAB_II.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB) |
|
|
PDF (Bab III)
BAB_III.pdf Restricted to Repository staff only Download (511kB) |
|
|
PDF (Bab IV)
BAB_IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (18kB) |
|
|
PDF (Daftar pustaka)
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (12kB) |
|
|
PDF (Lampiran)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam asuransi kecelakaan yang ada di PT. Jasa Raharja Surakarta dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri dan upaya penyelesaiannya oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan metode pendek atan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga nondoctrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan data yang terkumpul dan setelah dianalisa maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Undang-undang No. 33 tahun 1964 dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Oleh PT Jasa Raharja (Persero), PT Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perasuransian. PT Jasa Raharja Persero dalam pelaksanaannya berdasarkan pada Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Guna melaksanakan undang-undang tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelaka an Lalu Lintas Jalan. Didalam melaksanakan undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut PT Jasa Raharja (Persero) berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 415/KMK.06/2001 tentang penetapan santunan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut dan udara. Melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.06/2001 tentang Penetapan santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Hambatan mendasar adalah masih adanya korban kecelakaan lalu lintas yang belum berhasil mendapatkan santunan jasa raharja hanya dikarenakan korban bersalah oleh pihak PT Jasa Raharja dan tidak dijamin oleh UU No. 33 dan 34 Tahun 1964. Agar semuanya ini tidak berkembang, maka sebaiknya setiap bulan dilaksanakan koordinasi antara para Kasat Lantas dengan Pejabat yang ditunjuk oleh PT Jasa Raharja (Persero) khususnya dalam pelayanan terhadap korban/ ahliwaris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.
| Item Type: | Karya ilmiah (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan, PT. Jasa Raharja Surakarta. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum |
| Depositing User: | Users 13 not found. |
| Date Deposited: | 20 Apr 2012 10:23 |
| Last Modified: | 20 Apr 2012 10:58 |
| URI: | http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/18116 |
Actions (login required)
 |
View Item |
