Wiyanti, Ana Nur (2012) Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota POLRI : Permasalahan dan Alternatif Solusinya (Studi Kasus di Wilayah Polresta Yogyakarta). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
![[img]](http://eprints.ums.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png)
|
PDF (Halaman Depan)
02._HALAMAN_DEPAN.pdf Download (349kB) |
|
|
PDF (Bab I)
03._BAB_I.pdf Download (40kB) |
|
|
PDF (Bab II)
05._BAB_III.pdf Restricted to Repository staff only Download (37kB) |
|
|
PDF (Bab III)
06._BAB_IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB) |
|
|
PDF (Bab IV)
07._BAB_V.pdf Restricted to Repository staff only Download (19kB) |
|
|
PDF (Bab V)
07._BAB_V.pdf Restricted to Repository staff only Download (19kB) |
|
|
PDF (Daftar Pustaka)
08._DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (10kB) |
|
|
PDF (Lampiran)
09._LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini meliputi tujuan objektif yaitu memperoleh data-data tentang syarat-syarat pelaksanaan perkawinan bagi anggota POLRI, mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan serta cara penyelesaianya. Tujuan subyektif yaitu untuk melengkapi salah satu syarat yang diwajibkan dalam mencapai gelar sarjana strata 1 pada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkawinan yang dilaksanakan oleh anggota POLRI adalah menurut surat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tanggal 19 Maret 2010. Tentang petunjuk khusus yang mengatur tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Petunjuk khusus tersebut tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan. Metode analisis yang dipakai adalah metode analisis data kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis yaitu apa yang telah dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis. Juga perilakunya secara nyata juga diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh data yang terkumpul diklasifikasikan, dikumpulkan dengan teori dan diambil kesimpulan. Proses perkawinan bagi anggota POLRI dengan masyarakat umum tidak sepenuh berbeda. Bagi anggota POLRI yang akan melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dalam proses perkawinan, hal tersebut dilakukan supaya tidak melanggar hukum yang dianut oleh kedua belah pihak. Masalah yang timbul dari perkawinan calon istri anggota POLRI tidak bersih lingkungan solusi harus menghadap PAKUM untuk diperiksa, calon istri tidak suci lagi solusi bahwa calon istri diketahui tidak suci lagi akibat anggota POLRI maka anggota POLRI mendapat sanksi disiplin militer maupun hukuman administrasi, calon istri tidak mendapat persetujuan tertulis dari orang tua solusi anggota POLRI akan dipanggil menghadap pejabat BINTAL untuk mendapatkan pengarahan, calon istri berbeda agamanya solusi apabila anggota POLRI yang ikut menganut agama calon istri maka anggota POLRI akan mengalami kesulitan utuk mengurus administrasi.
| Item Type: | Karya ilmiah (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Rak A220/2012-16 |
| Uncontrolled Keywords: | Perkawinan, POLRI, POLRESTA YOGYAKARTA |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Pendidikan Kewarganegaraan |
| Depositing User: | Ari Fatmawati |
| Date Deposited: | 29 Mar 2012 10:11 |
| Last Modified: | 18 Jun 2012 07:52 |
| URI: | http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/17593 |
Actions (login required)
 |
View Item |
