Hukum dan lembaga Filantropi : Tawaran Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Profetik

, Mukhlishin and , Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M. Hum and , Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.S and , Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H (2023) Hukum dan lembaga Filantropi : Tawaran Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Profetik. Disertasi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PDF (Ringkasan Disertasi) RINGKASAN DISERT_MUKHLISHIN_0823-1.pdf Download (1MB)

Abstract

Filantropi di Indonesia telah diperkuat oleh peningkatan jumlah kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga semakin mengakui pentingnya peran filantropi dan mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, kekurangan koordinasi antara organisasi filantropi disebabkan oleh ketidakcukupan peraturan hukum yang mengatur dan mengendalikan kegiatan filantropi. Penelitian ini bertujuan 1) mendeskripsikan norma hukum lembaga filantropi dalam menjalankan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat; 2) Mengekplanasikan karakter norma hukum berbasis profetik yang mengatur lembaga filantropi dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat; serta; 3) menganalisis konsep norma-norma hukum berbasis profetik bagi filantropi dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (non doktrinal). Pengumpulan data melalui penelitian penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. sedangkan penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara terhadap narasumber dan responden dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu pertama, norma hukum lembaga filantropi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terbentuk dari aspek-aspek kelembagaan yang telah memenuhi legalitas pendirian, jenis dan persyaratan anggota yang memenuhi persyaratan pengurus merujuk pada hukum positif, aspek kegiatan meliputi pengumpulan, program pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan dana sosial dan keagamaan, serta aspek tujuan telah memenuhi unsur-unsur kelembagaan sosial atau nirlaba. Kedua, karakteristik norma hukum berbasis profetik pada lembaga filantropi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di NTB adalah voluntaristic, transparansi,akuntabilitas, non-diskriminatif, proporsional, monitories dan protektif. Karakter-karakter tersebut merupakan pedoman kegiatan pemberdayaan ekonomi yang berasas keadilan, kejujuran, kesetaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Lembaga filantropi memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di NTB. Ketiga, konsep norma-norma hukum berbasis profetik bagi lembaga filantropi dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana lembaga filantropi harus menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, kesetaraan, keberlanjutan dan keberagaman dalam kegiatan pemberdayaan untuk membantu ekonomi masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai etika, moral dan kemanusiaan. Norma-norma keadilan, kejujuran, kesetaraan, keberlanjutan dan keberagaman sebagai pedoman yang mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan oleh lembaga filantropi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Item Type:	Thesis (Disertasi)
Uncontrolled Keywords:	norma hukum, lembaga filantropi, pemberdayaan ekonomi, profetik.
Subjects:	K Law > KI Indonesia Law
Divisions:	Fakultas Pasca Sarjana > Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
Depositing User:	Ari Fatmawati
Date Deposited:	06 Oct 2023 06:29
Last Modified:	20 Dec 2023 04:37
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/117350

Actions (login required)

View Item