Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaksanaan Perjanjian pemberangkatan ibadah haji antara Biro penyelenggara ibadah haji khusus Dengan calon jamaah haji plus (studi kasus di pt. Nur ramadhan wisata cabang yogyakarta)

Ning Tyas Sari, Anggita (2015) Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaksanaan Perjanjian pemberangkatan ibadah haji antara Biro penyelenggara ibadah haji khusus Dengan calon jamaah haji plus (studi kasus di pt. Nur ramadhan wisata cabang yogyakarta). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img] PDF (NASKAH PUBLIKASI)
NASKAH PUBLIKASI.pdf

Download (592kB)
[img] PDF (HALAMAN DEPAN)
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (1MB)
[img] PDF (BAB I)
BAB I.pdf

Download (219kB)
[img] PDF (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (221kB)
[img] PDF (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (518kB)
[img] PDF (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (70kB)
[img] PDF (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (55kB)
[img] PDF (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (14MB)
[img] PDF (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI)
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (616kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak serta kewajiban antara PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta terhadap Calon Jamaah Haji yang akan melakukan ibadah haji di Tanah Suci, untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta terhadap pemberangkatan calon jamaah Haji Plus, dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris yang bersifat deskriptif yakni pada Kantor PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu kepustakaan, observasi dan wawancara dengan narasumber yakni pimpinan PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak penyelenggara adalah menetapkan biaya dan menerima biaya pemberangkatan Haji Plus, sedangkan kewajiban penyelenggara adalah melayani calon jemaah haji dari mulai pemberangkatan sampai memulangkan jemaah haji. Adapun pelaksanaan perjanjian pemberangkatan Ibadah Haji Plus antara Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan calon jamaah Haji plus secara tertulis agar masing-masing mendapatkan suatu perlindungan, serta untuk mengantisipasi adanya wanprestasi antara kedua belah pihak, serta tanggung jawab hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat diselesaikan dengan damai yakni musyawarah dan apabila belum dapat menerima tentang pelanggaran dapat melakukan tuntutan di Pengadilan.

Item Type: Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: tanggung jawab hukum, perjanjian pemberangkatan, ibadah haji Khusus
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: Anggita Ning Tyas Sari
Date Deposited: 11 Aug 2015 07:15
Last Modified: 11 Aug 2015 07:15
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/36862

Actions (login required)

View Item View Item