PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional)

RUDIANTO, RUDIANTO (2010) PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta .

Preview	PDF C100060119.pdf Download (257kB)
	PDF C100060119.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Peran hukum pidana dalam perkembangan suatu negara adalah sangat penting sekali jika dilihat dari beberapa aspek kehidupan bermasyarat ataupun bernegara, hal ini menandakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sebagi alat pengatur di dalam masyarakat tapi juga dapat sebagai pelindung bagi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana. Dalam upaya menciptakan suasana hukum yang dinamis dan melindungi semua kepentingan baik warga negara atau warga negara asing dan negara itu sendiri diperlukan suatu upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam arti sempitnya, adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang. Khususnya Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Undang-Undang Narkotika dalam hal ini merupakan sarana hukum penal (hukum pidana) untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak pidana narkotika. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan yang mana terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Kemasyarakatan. Khusunya Badan Narkotika Nasional dalam hal ini merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang setegak-tegaknya. Penegakan supremasi hukum dapat dilakukan dengan berbagai upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan represif (menindak dalam bentuk penjatuhan pidana). Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan yang berat dan komplek, hal ini disebabkan dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi di dalamnya baik yang berasal dari ruang lingkup aparat hukum itu sendiri atau keadaan yang ada di dalam masyarakat.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan hukum, Badan Narkotika Nasional, upaya preventif, upaya represif, tindak pidana narkotika.
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Users 1504 not found.
Date Deposited:	21 Jan 2011 07:29
Last Modified:	12 Jun 2012 06:25
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/9972

Actions (login required)

View Item