EKSISTENSI KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Triwahyuningsih, Triwahyuningsih and -, Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum and -, Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. (2020) EKSISTENSI KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Disertasi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PDF (Ringkasan Disertasi) Triwahyuningsih ok.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mengemuka tatkala Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Sabda Raja dan Dhawuh Raja tahun 2015 yang bertentangan dengan paugeran. Pun kedudukan Sultan yang coba dirongrong, dengan mengintrodusir wacana mekanisme demokrasi dalam sistem pemilihan gubernur DIY. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, (2) menganalisis eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningarat dan implikasinya terhadap keistimewaan DIY (3) merumuskan konsep Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Metode penelitiannya, penelitian hukum normatif dilengkapi dengan wawancara. Menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan , dan bahan hukum sekunder yang berupa literatur yang relevan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (historical approach) dan perundang-undangan (statute approach) serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan, setelah Indonesia merdeka, pertama, pemberian Piagam Kedudukan oleh Presiden Soekarno merupakan rekognisi konkrit (de facto) atas Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, kedua, secara de jure diakui secara penuh keberadaannya berdasarkan konstitusi dan peraturan-perundang-undangan dalam kerangka NKRI sebagai daerah istimewa setingkat provinsi dan ditegaskan keistimewaannya melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2012. Implikasi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terhadap keistimewaan DIY adalah pemberian beberapa kewenangan istimewa, yaitu pengisian jabatan Gubernur, kelembagaan Daerah, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. Secara spesifik berupa Pilkada Asimetris DIY, dan Tata Pemerintahan Daerah DIY. Konsep Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, pertama, kepemimpinan yang mendorong keistimewaan DIY melalui penguatan nilai-nilai paugeran Kasultanan yang dapat mendukung konsep pemerintahan campuran (mixed government) monarki, demokrasi dan transendensi dalam lingkup NKRI. Kedua, terciptanya hubungan yang seimbang pusat-daerah, di satu pihak Pemerintah RI sudah mengakomodasi keinginan masyarakat DIY (in case Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat) melalui UU No. 13 Tahun 2012, di sisi lain Kasultanan diwajibkan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan sebagaimana diperintahkan UU No. 13 Tahun 2012.

Item Type:	Karya ilmiah (Disertasi)
Uncontrolled Keywords:	Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Keistimewaan DIY, Struktur Ketatanegaraan RI
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Pasca Sarjana > Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs. Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited:	25 Nov 2020 03:21
Last Modified:	07 Aug 2021 02:43
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/87853

Actions (login required)

View Item