Arum, Septi Sita (2009) PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1979 (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta .
|
PDF
C100050203.pdf Download (72kB) |
|
PDF
C100050203.pdf Restricted to Repository staff only Download (503kB) |
Abstract
Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia seperti hakekat pembangunan nasional yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya. Masalah perlindungan anak adalah merupakan suatu kenyataan sosial yang sangat menentukan pembangunan nasional. Karena disamping sebagai penerus keturunan, anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang akan melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena pentingnya keberadaan anak sebagai generasi penerus bangsa, maka anak memerlukan suatu perlindungan agar kepentingannya terjamin. Perlindungan biasanya dilakukan oleh orangtuanya, tetapi apabila karena suatu hal yang mengakibatkan orangtua tersebut tidak dapat melakukan kekuasaannya (misalnya: meninggal dunia atau cerai) maka diperlukan orang yang menggantikan kekuasaan orangtua tersebut untuk mengurus dan menyelenggarakan kepentingan anak tersebut. Perlunya penetapan wali terhadap anak dibawah umur adalah mengadakan perlindungan terhadap diri anak dan perlindungan terhadap harta kekayaannya serta perlindungan terhadap mental,fisik dan sosial. Didalam penulisan ini, tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut: 1. Ingin mengetahui bagaimana prosedur penetapan perwalian anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Surakarta. 2. Ingin mengetahui hambatan-hambatan yang terdapat di dalam pelaksanaan perwalian anak di bawah umur. 3. Ingin mengetahui bagaimanakah tanggung jawab wali terhadap anak apabila wali tersebut berbuat tidak sebagaimana mestinya. Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang mana pada prinsipnya penulis mengumpulkan, menyusun, menganalisa serta mengambil kesimpulan dari studi lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi data-data yang diperlukan. Dalam perlaksanaan perwalian kedua belah pihak harus saling memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing agar dapat terjalin suatu hubungan yang harmonis. Perlindungan anak harus dilaksanakan bersama antar tiap warga negara, masyarakat, pemerintah baik individual maupun kolektif demi kepentingan bersama, kepentingan nasional guna mencapai aspirasi bangsa Indonesia. Seorang wali berhak untuk selalu di hormati , di segani, di taati oleh anak, dan untuk itu wali berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak yang berada di bawah perwaliannya dengan baik. Anak mempunyai kewajiban untuk menghormati, segan, dan mentaati perintah walinya dan untuk itu anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dan penyelenggaraan kepentingannya dengan baik. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perwalian tergantung kepada pihak wali. Namun tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan oleh pihak anak. Dalam hal ini apabila wali telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka hambatan terhadap pelaksanaan perwalian itu hampir tidak ada, karena anak telah mendapatkan perhatian penuh dari walinya. Akan tetapi apabila wali berkelakuan buruk serta melalaikan kewajibannya, maka hal tersebut akan mengakibatkan kepentingan anak tidak terpenuhi, untuk itulah diadakan pengawasan yang lebih baik oleh lembaga resmi yang berhubungan dengan perwalian.
Item Type: | Karya ilmiah (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1979 |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum |
Depositing User: | Users 1504 not found. |
Date Deposited: | 29 Jun 2010 04:47 |
Last Modified: | 14 Nov 2010 23:28 |
URI: | http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/7862 |
Actions (login required)
View Item |