TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN VCD PORNO (Study Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No: 158 / Pid.B / 2008 / PN. Skh)

SETIAWAN, AGUNG (2010) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN VCD PORNO (Study Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No: 158 / Pid.B / 2008 / PN. Skh). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF I000070018.pdf Download (177kB)
	PDF I000070018.pdf Restricted to Repository staff only Download (645kB)

Abstract

Upaya penegakan mu’amalah yang sesuai syariah, belum banyak disentuh oleh anggota masyarakat Sukoharjo. Penjualan VCD porno yang terjadi di wilayah hukum Sukoharjo, ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 158 / Pid.B / 2008 / PN.SKH merupakan bukti lemahnya penegakan serta sosialisasi mu’amalah yang sesuai dengan syari’at dalam jual beli.. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan negatif terhadap budaya masyarakat Sukoharjo. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang pornografi; bagaimanakah muammalah yang sesuai dengan syariah Islam; bagaimanakah tinjauan Islam tentang muammalah penjualan VCD porno; dan bagaimanakah pelaksanaan apresiasi terhadap muammalah penjualan VCD porno, di wilayah Sukoharjo. Sedang tujuan penelitian ini adalah mengetahui dari rumusan yang telah sebutkan dalam rumusan masalah penelitian. Pelaku kasus pornografi itu berupa usaha penjualan kepingan kaset VCD porno, yang mana hal itu telah dilakukan oleh terdakwa Sri Mulyani kepada pelanggannya demi keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan kaset VCD porno tersebut. Maka kasus pornografi dengan Nomor : 158 / Pid.B/ 2008 / PN. SKH itu memakai landasan hukum berdasarkan pasal 282 ayat 1 KUHP. Secara Islam, isi putusan hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam menjatuhkan sanksi hukuman kepada terdakwa Sri Mulyani itu masih sangatlah ringan dibandingkan dengan ketentuan dan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam atau syari’at Islam. Hukum Islam memandang bahwa kasus pornografi itu merupakan suatu perbuatan yang dapat mengarah pada terjadinya perzinaan. Dan perbuatan zina itu dapat menimbulkan berbagai macam kerusakan pada generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya. Maka dalam konsep keadilan hukum Islam, penjatuhan sanksi hukuman yang berkeadilan bagi suatu perbuatan yang dapat mengarah pada terjadinya zina, itu sama saja dengan pezina muhsan (terdakwa Sri Mulyani sudah menikah), karena kedua perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar dan diharamkan dalam Islam, sehingga sudah sepantasnya terdakwa dikenai sanksi hukuman yaitu rajam sampai mati. Hal itu sangatlah sepadan dengan perbuatan terdakwa yang telah merusak tatanan kehidupan umat manusia, membuat kekacauan terhadap stabilitas keamanan masyarakat (tindak pidana yang mempunyai indikasi kuat terhadap terjadinya kasus hirabah) dan juga menghancurkan nilai- nilai moralitas serta nilai- nilai kesusilaan setiap orang atau masyarakat yang hidup dan tinggal di lingkungan tersebut. Kata Kunci: Pornografi, hukum Islam, muammalah

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pornografi, hukum Islam, muammalah
Subjects:	B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
Divisions:	Fakultas Agama Islam > Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Depositing User:	Mr. Edy Suparno
Date Deposited:	25 Jun 2010 08:38
Last Modified:	15 Nov 2010 00:20
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/7777

Actions (login required)

View Item