PERJANJIAN PERIKLANAN STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PERIKLANAN DI RRI SURAKARTA 

 Wiharjono, Hanung (2010) PERJANJIAN PERIKLANAN STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PERIKLANAN DI RRI SURAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta .

Preview	PDF C100020177.pdf Download (65kB)
	PDF C100020177.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)

Abstract

Perjanjian merupakan pintu gerbang dari berbagai bentuk usaha antar manusia dalam bersosialisasi di berbagai hal, salah satunya pemenuhan ekonominya. Perjanjian pada umumnya diatur dalam KUH Perdata Pasal 1313, disana menyebutkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sehingga setiap perjanjian mempunyai unsur perlindungan hukum serta tanggung jawab yang mengikat para pihak yang ada di dalamnya. Sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian iklan juga memiliki unsur perlindungan serta tanggung jawab yang mengikat, hanya saja dalam perjanjian iklan bentuk tanggung jawabnya memiliki esensi dengan pihak ketiga yaitu konsumen akhir (masyarakat) walaupun tidak secara langsung. Seperti perjanjian lainnya perjajian iklan juga rentan akan persengketaan yang timbul di kemudian hari, misal wan prestasi. Dalam sebuah perjanjian iklan pada dasarnya yang memiliki kecenderungan melakukan wanprestasi adalah pihak pengiklan sebab biasanya penyedia media periklanan menerapkan standar baku sehingga hampir mustahil ouner melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, namun di RRI Surakarta menerapkan standar ganda yaitu selain menggunakan standar baku RRI Surakarta menerapkan standar perjanjian bilateral dimana klausul-kalusul yang terdapat didalamnya bisa dinegosissikan antara pihak RRI Surakarta dengan pihak pemasang iklan, hal ini biasa terjadi dalam kontek perjanjian barter iklan. Setiap persengketaan yang muncul antara RRI Surakarta dengan pihak pengiklan biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, baik itu permasalahan yang timbul dengan pihak pengiklan atau pun protes atau keberatan masyarakat atas produk iklan yang disiarkan. Konsumen pada dasarnya memiliki hak guna mengajukan keberatan atas penyiaran iklan yang dianggap telah melanggar norma atau aturan yang berlaku. Sebab iklan memiliki regulasi tersendiri dalam upaya mengawasi dan menjadi filter atas produk iklan yang akan disiarkan, dari sisnilah celah masyarakat sebagai konsumen akhir dapat mengajukan keberatan yaitu dengan melaporkan kepihak regulator untuk nantinya diproses dan bahkan untuk menuntut ganti kerugian. Namun hingga kini tak banyak masyarakat yang mempermasalahkan setiap kerugian atas tayangan iklan yang dirasa membohongi atau merugikan, hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat atau mungkin karena proses pengurusannya yang sangat rumit, belum lagi jika ada tuntutan balik dari pikah produsen.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	PERJANJIAN PERIKLANAN, TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN  HUKUM
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Users 1504 not found.
Date Deposited:	23 Jun 2010 07:30
Last Modified:	15 Nov 2010 01:10
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/7697

Actions (login required)

View Item