PERANAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) SEBAGAI DANA PERIMBANGAN DALAM APBD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2003-2005 PERSPEKTIF UU No 22/1999 DAN UU No 33/2004

SITUMEANG , SALMON A. (2006) PERANAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) SEBAGAI DANA PERIMBANGAN DALAM APBD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2003-2005 PERSPEKTIF UU No 22/1999 DAN UU No 33/2004. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta .

Preview	PDF R100040041.pdf Download (112kB)
	PDF R100040041.pdf Restricted to Repository staff only Download (438kB)

Abstract

Seiring dengan berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, terjadi beberapa perubahan dalam tata pemerintahan di Indonesia. Satu di antara perubahan itu ialah adanya pendelegasian kewenangan yang selama ini berada di tangan pemerintah pusat ketangan pemerintah daerah. Perubahan yang fundamental itu di awali dengan keluarnya Undang- undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-undang nomor 22/1999 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Namun UU.No.33/2004, pemerintah pusat masih memberikan Dana Perimbangan yang berasal dari APBN kepada pemerintah daerah untuk membantu APBD Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang telah di terima Kota Pekalongan untuk tahun 2003, 2004 dan tahun 2005 dari pemerintah pusat ternyata cukup besar persentasenya dalam APBD kota Pekalongan Ruang lingkup penelitian tesis ini di batasi pada dua masalah, yaitu peranan Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD kota Pekalongan, menggunakan pendekatan analisis sederhana membandingkan data KPPN Pekalongan dan pemerintah kota Pekalongan. Selanjutnya mencari upaya untuk menambah sumber PAD kota Pekalongan. Selain dua masalah di atas, pada tesis ini juga terlihat perbandingan sumber penerimaan APBD kota Pekalongan terhadap Dana Perimbangan selama tahun 2003, 2004 dan tahun 2005. Perbandingan itu antara Dana Bagi Hasil dengan PAD, antara Dana Bagi Hasil dengan APBD, antara DAU dengan PAD Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peranan DAU pada APBD kota Pekalongan sangat signifikan dan persentasenya sangat dominan yaitu sebesar 69,5%. Upaya yang di sarankan untuk menambah PAD adalah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah.

Item Type:	Karya ilmiah (Thesis)
Uncontrolled Keywords:	DAU, APBD, PAD, Kota Pekalongan, Otonomi Daerah UU.No.22/1999, UU.No.33/2004
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User:	Users 1504 not found.
Date Deposited:	03 Jun 2010 09:24
Last Modified:	15 Nov 2010 05:26
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/7277

Actions (login required)

View Item