PENGARUH PERUBAHAN REGULASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI KOTA PEKALONGAN DAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005 (Analisis Yuridis-Empiris terhadap Undang undang Nomor 32 Tahun 2004)

HAKIM , ZAINUL (2006) PENGARUH PERUBAHAN REGULASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI KOTA PEKALONGAN DAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005 (Analisis Yuridis-Empiris terhadap Undang undang Nomor 32 Tahun 2004). Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta .

Preview	PDF R100040023.pdf Download (160kB)
	PDF R100040023.pdf Restricted to Repository staff only Download (571kB)

Abstract

Semangat reformasi telah meciptakan perubahan yang mendasar pada perikehidupan berbangsa dan bernegara di negara hukum Indonesia dengan mengembalikan hak-hal dasar rakyat sebagai perwujudan dan penguatan demokrasi lokal melalui perubahan sistem dan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung mulai tahun 2005, setelah sukses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2004. Adalah amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bagi adanya perubahan regulasi terhadap konstitusi di bawahnya sebagaimana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pasal-pasalnya sebagian besar mengatur sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam pelaksanaannya, Undang-undang ini benar-benar telah mengarah pada perwujudan demokrasi lokal di daerah, dimana masyarakat terlibat penuh dalam setiap tahapan dan proses pemilihan kepala daerah. Tatanan ini juga menujukkan adanya perubahan yang sangat berbeda dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah sebelumnya yang cenderung memasung nilai-nilai demokrasi. Bagi masyarakat Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang pada tahun 2005, telah mencatat keberhasilan sejarah dalam mewujudkan dan menguatkan demokrasi lokal melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kendati landasan yuridis-normatif yang mengawalnya masih belum sempurna (masih banyak perubahan pengaturan (regulasi)) pada masa transisi tersebut, namun dengan kedewasaan dan kearifan lokal, demokrasi yang dicita-citakan telah dapat ditegakkan.

Item Type:	Karya ilmiah (Thesis)
Uncontrolled Keywords:	Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Pemilu, Demokrasi, Demokrasi Lokal, Demokratisasi, Kedaulatan Rakyat, Konstitusi, Konstitusional, Regulasi, Yuridis, Normatif, Empiris, Reformasi, Amandemen, Judicial Review, Sistem, Mekanisme, Politik, Politis.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User:	Users 1504 not found.
Date Deposited:	03 Jun 2010 08:46
Last Modified:	15 Nov 2010 05:30
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/7271

Actions (login required)

View Item