KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TERHADAP PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI KOTA SURAKARTA

SUHARTO , BEKTI (2006) KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TERHADAP PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI KOTA SURAKARTA. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta .

Preview	PDF R100040013.pdf Download (124kB)
	PDF R100040013.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan demokrasi dalam proses pemilihan kepala daerah, hambatan serta solusi yuridis untuk mengatasi hambatan tersebut. Walaupun demokrasi merupakan tujuan politik otonomi sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala. Guna mengkaji permasalahan tersebut, dipergunakan metode penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada norma-nonna yang terwujud dalam peraturan perundang- undangan, juga bersifat empiris/sosiologis dengan uraian deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data dianaiisis secara kuaiitatif. Dalam proses pemilihan kepala daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberi kewenangan yang besar kepada Rakyat, sebagai representasi pelaksanaaan demokrasi di daerah. Namun kenyataannya, kewenangan tersebut sering disalahgunakan. Dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Klaten, DPRD telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Karena dalam penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Daerah 2000-2005, menambah persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU No. 22 Tahun 1999. Tindakan DPRD tersebut lebih mengedepankan kepentingan kelompok atau partai politik tertentu sehingga menutup ruang partisipasi dan melupakan kepada rakyat yang diwakili. Sebagai solusi perlu pembaharuan terhadap kewenangan DPRD, peningkatan kualitas anggota DPRD, sarana dan anggran, ikiim politik yang kondusif, meningkatkan etika, moral itas dan profesionalitas, re-orientasi pola rekrutmen calon legislative, penghormatan dan pcnegakan hukum. Diupayakan adanya perubahan mekanisme proses pemilihan kepala daerah secara langsung dengan mcrnpcrtimbungkan scgiiki iispek kckuatan dan kelcmahannya.

Item Type:	Karya ilmiah (Thesis)
Uncontrolled Keywords:	UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004, PEMILIHAN KEPALA DAERAH, DEMOKRASI
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User:	Users 1504 not found.
Date Deposited:	03 Jun 2010 08:26
Last Modified:	15 Nov 2010 05:34
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/7267

Actions (login required)

View Item