UJI SINKRONISASI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG : Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

SUPRIYANTI , TITIK (2005) UJI SINKRONISASI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG : Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta .

Preview	PDF R100030063.pdf Download (96kB)
	PDF R100030063.pdf Restricted to Repository staff only Download (723kB)

Abstract

Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah membawa transformasi politik pada aras lokal menjadi semakin dinamis. Hans Kelsen dengan Stufenbau des Rechts-nya menyebut hukum sebagai suatu susunan berjenjang, menurun dari norma positif tertinggi sampai pada perwujudannya yang paling rendah. Berdasarkan hal tersebut, melalui penelitian ini dilakukan uji sinkronisasi tentang pemilihan kepala daerah secara langsung, perspektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Kajian permasalahannya adalah apakah ada sinkronisasi antara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan UUD 1945 dan apakah ada sinkronisasi antara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan uji sinkronisasi antara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan UUD 1945 dan uji sinkronisasi antara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan normatif, menganalisisnya secara logis dan sistematis, kemudian menyajikannya secara deskriptif sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mendukung penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa ketentuan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak sinkron dengan UUD 1945 yaitu dalam pengambilan rujukan pasal dalam UUD 1945 sebagai dasar pemilihan kepala daerah secara langsung, pengkategorian pemilihan kepala daerah secara langsung bukan sebagai pemilihan umum, penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung, dan kewenangan lembaga peradilan. Juga terdapat ketidaksinkronan antara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dalam hal syarat kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, jumlah pemilih pada setiap TPS dan kewenangan penentuan spesifikasi Kartu Pemilih. Kesimpulan, beberapa ketentuan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 secara vertikal ke atas tidak sinkron dengan UUD 1945 dan vertikal ke bawah tidak sinkron dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Item Type:	Karya ilmiah (Thesis)
Uncontrolled Keywords:	UJI SINKRONISASI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User:	Mrs. Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited:	12 May 2010 05:42
Last Modified:	15 Nov 2010 08:21
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/6925

Actions (login required)

View Item