IMPLIKASI PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PNS TERHADAP SISTEM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN WONOGIRI (Studi Sosio Legal di Desa Purworejo, Pokoh Kidul dan Wonokerto Kecamatan Wonogiri)

W A L U Y O, J O K O (2005) IMPLIKASI PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PNS TERHADAP SISTEM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN WONOGIRI (Studi Sosio Legal di Desa Purworejo, Pokoh Kidul dan Wonokerto Kecamatan Wonogiri). Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta .

Preview	PDF R100030053.pdf Download (88kB)
	PDF R100030053.pdf Restricted to Repository staff only Download (786kB)

Abstract

Paradigma baru pemerintahan yang lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat, desentralisasi dan transparansi telah membuka kesadaran tentang perlu dan pentingnya pemerintahan daerah (local goverment) yang semakin otonom dibandingkan dengan masa sebelumnya. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dituntut untuk mempunyai akuntabilitas yang tinggi dengan menerapkan konsep good governance di segala lini. Salah satu agenda penting penataan yang lebih menyeluruh adalah penataan di level desa. Rakyat yang hendak dilayani tidak lain adalah masyarakat yang berada di pedesaan. Peningkatan kualitas SDM agar dapat melakukan peningkatan kualitas publik merupakan kebutuhan yang mendesak. Pengembangan SDM dituntut untuk menghasilkan aparat-aparat birokrasi yang memiliki kemampuan yang memadai dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mewujudkan sistem pelayanan yang nyata maka perubahan sistem pemerintah desa mutlak diperlukan. Salah satu kebijakan Pemerintah Pusat adalah yang tertuang dalam Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, “Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan” serta dalam penjelasannya menyatakan “Sekretaris Desa yang selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan perundang-undangan.“ dalam pasal ini menjelaskan bahwa yang paling mendasar dalam perubahan sistem Pemerintahan Desa adalah adanya pengangkatan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan uraian di atas, melalui penelitian ini penulis tertarik untuk mengetahui implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkusus Pasal 202 ayat (3). Kajian permasalahan adalah bagaimana implikasi pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil terhadap pelayanan publik di Kabupaten Wonogiri . Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implikasi Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang mengutaman pada pendekatan kaidah hukum dan penelitian ini lebih bersifat prediktif. Sumber data diambil dari Bagian Hukum dan Organisasi serta Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil Pemelitian menunjukkan bahwa implikasi pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Wonogiri berdampak positif dan negatif. Dampak positif yaitui efisiensi desa, efektivitas pelayanan, administrasi yang profesional. Sedangkan dampak negatifnya adalah kecemburuan sosial, sikap apatisme aparat, perubahan kultur birokrasi desa, pemborosan keuangan negara, tidak efektifnya pelayanan di kawasan tertentu, alat mempertahankan kekuasaan negara .

Item Type:	Karya ilmiah (Thesis)
Uncontrolled Keywords:	IMPLIKASI PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PNS TERHADAP SISTEM PELAYANAN PUBLIK
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User:	Mrs. Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited:	12 May 2010 05:27
Last Modified:	15 Nov 2010 08:22
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/6922

Actions (login required)

View Item