JUDICIAL REVIEW DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

ELVIANDRI, ELVIANDRI (2006) JUDICIAL REVIEW DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF R100040049.pdf Download (101kB)
	PDF R100040049.pdf Restricted to Repository staff only Download (531kB)

Abstract

Judicial review merupakan kewenangan yang diberikan badan peradilan untuk menguji apakah suatu peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (higher law). Kewenangan ini diberikan agar dengan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau eksekutif sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Sejarah telah menunjukkan bahwa sejak lama manusia telah berusaha menyusun tingkatan (hierarki) peraturan dan menciptakan lembaga yang dapat menjamin agar hierarki ini betul-betul dihormati. Hukum selalu berkembang dan berubah, tetapi hukum harus tetap hidup. Bersama hukum ini perlu dilindungi fundamental law yang meliputi hak asasi manusia yang merupakan natural justice atau natural law. Maka setiap peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi harus dianggap bukan peraturan. Namun demikian bagaimana dan siapa yang berwenang melindungi natural justice tersebut berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Sistem perlindungan mana sedikit banyak dipengaruhi oleh sejarah ketatanegaraan dari masing-masing negara dan juga sistem hukum yang dianut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam pengujian judicial (judicial review) dalam ketatanegaraan di Indonesia dan menjelaskan Model judicial review yang diterapkan di Indonesia, kemudian dianalisis sehingga memunculkan penawaran solusi yang ideal atas sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian terhadap norma yang terdapat dalam hukum positif. Penulisan ini tergolong penelitian pustaka dari bahan primer berupa UUD dan UU dan bahan sekunder seperti buku atau artikel. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan komparatif . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam melakukan judicial review bila dilihat dari teori hierarki norma, maka hubungan kewenangan tersebut tidak sesuai dengan yang diterapkan di Indonesia. Hubungan hierarkis antara peraturan perundang-undangan itu seyogyanya bersifat sistemik dan “interrelated” secara vertikal, maka dapat dikembangkan pemikiran bahwa subjek hukum penguji (judicial review) seharusnya bersifat “integrated” terpadu di satu institusi. Model judicial review yang diterapkan di Indonesia idealnya memakai model yang diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental, dengan sistem sentralisasi dan metode pengujiannya disebut principaliter, karena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal stare decisis seperti yang berkembang di negara-negara Anglo Saxon

Item Type:	Karya ilmiah (Thesis)
Uncontrolled Keywords:	Judicial review, ketatanegaraan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User:	Ken Retno Yuniwati
Date Deposited:	28 Apr 2010 08:22
Last Modified:	15 Nov 2010 10:15
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/6751

Actions (login required)

View Item