PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN REGULASI PILKADA DI KABUPATEN BOYOLALI

MUSALIM, TAUFIK (2006) PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN REGULASI PILKADA DI KABUPATEN BOYOLALI. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF R100040034.pdf Download (104kB)
	PDF R100040034.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB)

Abstract

Pilkada awalnya merupakan desakan kuat dari masyarakat, yang merasa dikhianati hak-hak politiknya dalam memilih pemimpinnya, karenaPilkada yang dilakukan dan dipilih oleh DPRD yang pada tataran riil tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Peraturan tentang Pilkada yang sekarang pun masih terdapat kelemahan sehingga menyebabkan kesulitan KPUD dalam menyusun regulasi Pilkada. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kajian masalah yang dikemukakan adalah bagaimana proses penyusunan dan bagaimana pelaksanaan regulasi tentang Pilkada serta faktor yang mempengaruhinya. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana KPU Kabupaten Boyolali menyusun dan bagaimana pelaksanaan regulasi Pilkada serta faktor apa yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisa secara normatif sosialogis terhadap data-data yang berupa peraturan perundang-undangan dan regulasi KPU Kabupaten Boyolali serta pelaksanaannya serta melakukan bedah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Boyolali dalam menyusun regulasi dipengaruhi faktor positif maupun negatif. Dalam tahap persiapan, terdapat beberapa asas penyusunan peraturan yang tidak dilakukannya. Demikian pula dalam proses pembahasan dan pengesahan regulasi dilakukan dalam rapat pleno anggota KPU Kabupaten Boyolali, yang tidak melibatkan stakeholders, sehingga dianggap tidak demokratis. Pada tahap pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan yang diatasnya, sehingga bertentangan dengan teori Stuffenbau. The Execution of Direct Regional Leader Election (Pilkada) initially represents strong pressure from society whose political rights in choosing their leader were betrayed, because the regional leader elected and selected by DPRD was not in line with their aspiration. The present, The Pilkada regulation also still contain some weaknesses so that KPUD finds it difficult to arrange and proposed Pilkada regulation. Being interested in this the case study of this thesis is focused on how KPUD Boyolali Regency compiled the regulation, execute it and what factors influenced it. The purpose of the research is to know in more detailed how Pilkada regulation was issued and executed and what factors influenced it as well. This research uses qualitative research method by analysing the data in the form of laws and regulation arranged by KPUD Boyolalli Regency normative sociologically and also conducting literature study. The result of the research shows that KPUD Boyolali regency in producing regulation was influenced by positive and negative factors. In preparation stage some principles of compiling laws were not conducted. Besides, the stakeholders were not involved in the plenary meeting discussing the solution and authentication of the regulation. In execution stage some cases were not in concord with the Regulation stated in law.

Item Type:	Karya ilmiah (Thesis)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User:	Ken Retno Yuniwati
Date Deposited:	26 Apr 2010 09:07
Last Modified:	15 Nov 2010 10:25
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/6734

Actions (login required)

View Item