KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO

JATMOKO, DWI (2006) KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img]
Preview
PDF
R100010006.pdf

Download (64kB)
[img] PDF
R100010006.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (346kB)

Abstract

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di Kabupaten Sukoharjo. Badan Permusyawaratan merupakan salah satu wujud dari sebuah proses demokratisasi dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Badan Permusyawartan Desa (BPD) sebagai manifestasi masyarakat yang memilihnya yang bisa juga dikatakan sebagai wakil rakyat di tingkat desa berkedudukan sejajar sebagai mitra kerja dengan Kepala Desa, sehingga di tingkat pemerintahan desa tidak ada lagi aktor tunggal. Kepala Desa dalam mengemban amanahnya kini harus bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa. Segala keputusan yang berhubungan dengan desa harus merupakan hasil persetujuan keduanya. Jadi Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan penentu arah perubahan khususnya di tingkat desa. Kehadiran lembaga ini selain menjadi tempat bergantung sebuah harapan akan suatu suasana demokratis di tingkat desa, sehingga betul-betul dalam membawa pada Good Government di tingkat Pemerintahan Desa. Sehingga peran Badan Permusyawaratan Desa, peran Kepala Desa dan perangkat desa serta peran warga masyarakat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, yang akhirnya akan menjadi penentu terwujudnya good government dalam penyelenggaraan pemerintah desa. A purpose of the research was to know of the state and function of Badan Permusyawaratan Desa (BPD) in the hold of government village on Sukoharjo Regency. Badan Permusyawaratan Desa is one of shape democracy process for hold of village government. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) as manifestation of society and can called as vice society in the village level, has parallel state and as friend with villager. Furthermore, in the government village level does not have one actor. Villager in the task must be friendship with Badan Permusyawaratan Desa. All of decisions have correlation of village mush get agreement between of both. Hence, Badan Permusyawaratan Desa is decisive direction of growing in the village level specially. The substantial of this orporation, became hanging of a wish democracy situation in the village level, and then can bringing on good government in village government level. Furthermore, the role of Badan Permusyawaratan Desa, villager and village administrator and then the role of society are factors influence of Democracy in the hold of village government toward good government in the village government level.

Item Type: Karya ilmiah (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), good government
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User: Ken Retno Yuniwati
Date Deposited: 26 Apr 2010 08:37
Last Modified: 15 Nov 2010 10:28
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/6731

Actions (login required)

View Item View Item