PERLINDUNGAN BAGI SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

NUGROHO, A DIB (2009) PERLINDUNGAN BAGI SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA PORNOGRAFI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF C100050199.pdf Download (200kB)
	PDF C100050199.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebebasan pers di Indonesia adalah maraknya penyebaran pornografi melalui media massa, baik media cetak, media televise atau film maupun media komputer atau internet dan media komunikasi berupa telepon seluler. Permasalahan yang dihadapi yaitu perlu diketahui bahwa ruang lingkup tindak pidana pornografi merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana, bagaimana kebijakan hukum pidana saat ini tentang perlindungan bagi saksi pelapor tindak pidana pornografi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara dari beberapa narasumber terkait yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas, serta menganalisisnya dengan penalaran induktif, yaitu menarik kesimpulan yang disajikan secara umum dari penelitian yang bersifat khusus. Perlindungan yang diberikan pada saksi termasuk pelapor maupun korban terbagi menjadi dua sumber, yaitu melalui hukum pidana materiil yang aturan perlindungannya disebutkan melalui pasal-pasal dalam KUHP yang melindungi secara preventif dan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 43. Kemudian dari hukum pidana formil berupa pemenuhan hak-hak saksi termasuk pelapor maupun korban yang terdapat dalam KUHAP dan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pada Pasal 5 ayat (1) dan (2). UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum mengatur secara khusus tentang perlindungan saksi termasuk pelapor maupun korban, sehingga untuk ketentuan tentang perlindungan bagi saksi termasuk pelapor dan korban menggunakan aturan yang berlaku untuk tindak pidana pada umumnya, yaitu KUHAP dan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan, Saksi, Pelapor, Korban, Pornografi.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Mrs. Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited:	10 Feb 2010 09:01
Last Modified:	15 Nov 2010 16:02
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/6134

Actions (login required)

View Item