MURYANTI, HERLIN BALI (2009) ”PENGEMIS ANAK” (Tinjauan Yuridis-Empiris Tentang Perlindungan Hukum Pengemis Anak di Boyolali). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
|
PDF
C100050174.pdf Download (243kB) |
|
PDF
C100050174.pdf Restricted to Repository staff only Download (990kB) |
Abstract
Tahun 1997 secara tidak langsung diyakini telah membawa pengaruh terhadap munculnya masalah-masalah sosial secara masal. Krisis moneter yang melanda hampir seluruh negara berkembang termasuk Indonesia, dampak krisis yang diperberat oleh terjadinya berbagai bencana yang telah menyebabkan banyak orang tua mengalami keterpurukan ekonomi, tidak sedikit usaha yang dijalankan berakhir dengan pemutusan hubungan kerja dan juga berakibat pada melambungnya harga barang kebutuhan sehingga banyak para orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan. Dampak dari pemutusan hubungan kerja tersebut tidak saja menimbulkan pengangguran, bahkan merupakan ancaman meningkatnya kejahatan. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik pengemis anak dan perlindungan hukumnya pada UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada Pasal 1 ayat (1) mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada Pasal 1 ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan metode analisis data yuridis normatif kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat dari para sarjana untuk mendapatkan kesimpulan, data primer yang terkumpul dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.Masyarakat Boyolali memandang kondisi pengemis anak adalah keadaan atau kondisi yang buruk yang buruk untuk moral maupun psikis anak, yang merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan asset sumber daya manusia yang menentukan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia, yang semestinya mereka mendapatkan hak-haknya, sehungga memungkinkan mereka tumbuh berkembang mengoptimalkan potensinya. Kemiskinan, sosial budaya, lingkungan sekitar dan rendahnya tingkat pendidikan adalah faktor yang menyebabkan anak-anak bekerja di jalanan. kebijakan kabupaten Boyolali sebagai Kota Layak Anak (KLA) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan salah satu kebijakan kabupaten mengenai perlindungan anak, selain kebijakan KLA, Boyolali dengan rutin melakukan razia terpadu yang dilaksanakan setiap 4 bulan 1 kali oleh Dinas Sosial yang bekerjasama dengan polisi setempat, adanya rumah singgah untuk PGOT (Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar) dan terdapat Lembaga Swdaya Masyarakat.
Item Type: | Karya ilmiah (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | ”PENGEMIS ANAK” |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum |
Depositing User: | Mrs. Gatiningsih Gatiningsih |
Date Deposited: | 10 Feb 2010 08:44 |
Last Modified: | 15 Nov 2010 16:05 |
URI: | http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/6125 |
Actions (login required)
View Item |