ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

Fajar Sakti, Adhi Dian (2008) ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img] PDF
B_200_030_378.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (263kB)

Abstract

Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, etlsien, dan mampu mendorong peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD di Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2001-2005. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan yang dilakukan di BKD Kabupaten Sukoharjo Metode Penelitian adalah Deskriptif Komparatif, dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi tiskal, indeks kemempuan rutin, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah 7,88% masih berada diantara 0% - 25% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan Dalam Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal hanya memiliki ratarata 6,80%. hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan Kabupaten Sukoharjo masih rendah dalam melaksanakan otonominya. Berdasarkan rasio IKR ratarata hanya sebesar 9,75 %, ini artinya PAD memiliki kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutinnya. Pada Rasio Keserasian, pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan. Sedangkan dalam Rasio Pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami peningkatan disetiap tahunnya yang disebabkan bertambahnya pajak dan retribusi daerah. Dengan melihat hasil analisis diatas, perkembangan keuangan di Kabupaten Sukoharjo disektor Keuangan masih kurang. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan PAD baik secara ekstensifikasi yaitu pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari, sedangkan secara intensifikasi dengan memeperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak.

Item Type: Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Pemerintah daerah, otonomi daerah, Keuangan daerah.
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User: Ari Fatmawati
Date Deposited: 03 Jul 2008 03:40
Last Modified: 02 Feb 2011 09:11
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/61

Actions (login required)

View Item View Item