KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PORNOGRAFI

WIJAYANTI, AMITA PUSPA (2009) KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PORNOGRAFI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF C100050016.pdf Download (73kB)
	PDF C100050016.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)

Abstract

Latar belakang diadakannya penelitian ini adalah pornografi anak di Indonesia saat ini semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Kemajuan informasi dan teknologi yang demikian pesat memberi manfaat yang cukup besar. Tetapi ternyata juga berdampak negatif luar biasa. Media pornografi anak semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap anak untuk melihat materi pornografi melalui internet, handphone, buku bacaan dan VCD. Kemudahan mengakses materi pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual sesuai dengan adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh sesamanya. Sedangkan sebelum lahirnya UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, belum ada peraturan perundang-undangan Indonesia yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak terhadap pornografi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan legislatif tentang perlindungan anak terhadap pornografi yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data-data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer yaitu dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah dan karya-karya tulis, artikel-artikel lain yang terkait dengan perlindungan anak terhadap pornografi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diperoleh hasil bahwa : Dalam perlindungan anak terhadap bahaya pornografi, keberadaan Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjadi pelengkap dan penyempurna peraturan perundang-undangan Indonesia yang lain sebagai upaya perlindungan anak sebagai korban atas bahaya pornografi dan sejalan dengan tujuan perlindungan atas hak-hak anak secara keseluruhan seperti yang tercantum dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia). Bentuk perlindungan anak sebagai pelaku atas bahaya pornografi, diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena dalam hal ini anak bisa menjadi pelaku atas tindak pidana pornografi. Dimana undang-undang ini mengatur batasan usia anak, kategorisasi usia anak dan bentuk pemidanaan yang dikenakan pada masing-masing kategori usia. Untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana pornografi bagi anak, perlu adanya pencegahan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	KEBIJAKAN LEGISLATIF, PERLINDUNGAN ANAK, PORNOGRAFI
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Mrs. Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited:	09 Feb 2010 08:32
Last Modified:	15 Nov 2010 16:23
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/6074

Actions (login required)

View Item