PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING OLEH POLRI (Study Kasus di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)

SULISTYO, DHIMAS ADHI (2009) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING OLEH POLRI (Study Kasus di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF C100050165.pdf Download (227kB)
	PDF C100050165.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Peran hukum pidana dalam perkembangan suatu negara adalah sangat penting sekali jika dilihat dari beberapa aspek kehidupan bermasyarat ataupun bernegara, hal ini menandakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sebagi alat pengatur di dalam masyarakat tapi juga dapat sebagai pelindung bagi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana. Dalam upaya menciptakan suasana hukum yang dinamis dan melindungi semua kepentingan baik warga negara atau warga negara asing dan negara itu sendiri diperlukan suatu upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam arti sempitnya, adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal upaya penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh suatu system peradilan yang mana terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Kemasyarakatan. Khusunya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang setegak-tegaknya. Penegakan supremasi hukum dapat dilakukan dengan berbagai upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan represif (menindak dalam bentuk penjatuhan pidana). Tindak pidana illegal logging merupakan salah satu kejahatan yang berat dan komplek, hal ini disebabkan dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi di dalamnya baik yang berasal dari ruang lingkup aparat hukum itu sendiri atau keadaan yang ada di dalam masyarakat

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, upaya previntif, upaya represif, tindak pidana illegal logging.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Mrs. Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited:	02 Dec 2009 07:51
Last Modified:	25 Oct 2011 09:22
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/5149

Actions (login required)

View Item