KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGAWI DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN

Bahar, Izwar Novrizal (2009) KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGAWI DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF C100030062.pdf Download (142kB)
	PDF C100030062.pdf Restricted to Repository staff only Download (496kB)

Abstract

Penelitian yang berjudul “Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi Dalam Rangka Tertib Administrasi Pertanahan” bertujuan untuk : Mengetahui kedudukan, tugas dan fungsi kantor pertanahan Kabupaten Ngawi dalam rangka tertib administrasi pertanahan dan untuk mengetahui penyelenggaraan pendaftaran tanah di Kabupaten Ngawi berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 dan hambatan apasaja yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Ngawi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu hukum sebagai norma yang dibentuk oleh perilaku sosial, sedangkan jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian Diskriptif, suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kedudukan, tugas dan fungsi kantor pertanahan Kabupaten Ngawi dalam rangka tertib administrasi pertanahan yang berkaitan dengan persoalan pendaftaran tanah. Dan memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan pendaftaran tanah di Kabupaten Ngawi berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 dan hambatan apasaja yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Ngawi. Dari hasil penelitian dapat diketahui : Dalam rangka tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Ngawi maka kedudukan, tugas dan fungsi kantor pertanahan pada hakekatnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat memberikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan., dan memberikan infomasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan rumah susun yang terdaftar. Penyelenggaran Pendaftaran tanah di Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Hambatan yang terjadi mengenai Pendaftaran Tanah di Kabupaten Ngawi adalah kurang kesadaran dari masyarakat dalam pendaftran tanah tersebut. agaknya masih banyak masyarakat yang enggan melaksanakan pendaftaran tanah atas tanah atau tempat tinggal yang mereka kelola, kuasai atau memiliki. Mereka masih merasa aman dan nyaman hanya dengan memiliki “petuk atau ketitir” ataupun Surat Tanda Pembayaran Pajak Terhutang (SPPT), yang hanya surat atau tanda bukti pembayaran pajak, sehingga bagi mereka melaksanakan pendaftaran tanah belum merupakan hal yang dianggap penting dan serius, kecuali ada alasan-alasan yang mendesak sehingga orang itu terdorong untuk mendaftarkan tanahnya.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN, TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Mrs. Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited:	30 Nov 2009 08:31
Last Modified:	18 Nov 2019 03:37
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/5060

Actions (login required)

View Item