TINJAUAN YURIDIS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (Tinjauan Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar)

SETYANINGSIH , NINIK (2009) TINJAUAN YURIDIS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (Tinjauan Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF C100050139.pdf Download (77kB)
	PDF C100050139.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pajak Merupakan salah satu komponen penting pendapatan negara. Salah satu jenis pajak yang juga dikenakan di indonesia adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu jenis pajak yang pengenaannya dikarenakan atas peralihan hak atas tanah dan bangunan Di Indonesia. Pajak yang di pungut dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dianggap wajar di kenakan kepada wajib pajak sebagai subjek pajak karena masyarakat telah memiliki atau menguasai tanah dan atau bangunan sehingga memperoleh keuntungan dari kepemikikan dan penguasaan tersebut. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang berasal dari peralihan hak yang dilakukan oleh wajib pajak dianggap wajar di pungut karena wajib pajak menyisishkan sedikit kekayaannya bagi negara. Dasar pengenaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Hasil penerimaan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan Penerimaan Negara yang kemudian di bagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah yang perinciannya sebagai berikut 20 % untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Bagian daerah sebesar 80% spenihnya menjadi wewenag pemerintah daerah yang di manfaatkan untuk memantapkan ekomnomi daerah dan Melaksanakan Otonomi Daerah. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa bahwa undang-undang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terlihat isinya kurang jelas dan tlengkap sehingga kadang sulit difahami oleh wajib pajak tetapi dapat diatasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan kendala tersebut dapat dibatasi.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Bea Tanah dan Bangunan, Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan, Tinjauan Yuridis
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Maria Husnun Nisa
Date Deposited:	31 Aug 2009 05:29
Last Modified:	16 Nov 2010 07:03
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/4239

Actions (login required)

View Item