RAHARJO, BINTORO SUKO (2009) PROSES PELAKSANAAN PERKAWINAN ANGGOTA TNI-AD DAN PERMASALAHANNYA (Studi di Wilayah KOREM 074 Warastratama). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
![]()
|
PDF
C100040031.pdf Download (87kB) |
|
![]() |
PDF
C100040031.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini meliputi tujuan objektif yaitu memperoleh data-data tentang syarat-syarat pelaksanaan perkawinan bagi anggota TNI-AD, mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan serta cara penyelesaiannya. Tujuan subyektif yaitu untuk melengkapi salah satu syarat yang diwajibkan dalam mencapai gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkawinan yang dilaksanakan oleh anggota TNI –AD adalah menurut surat keputusan KASAD nomor: SKEP/491/XII/2006 tentang petunjuk khusus yang mengatur pelaksanaan perkawinan, perceraian, talak, dan rujuk bagi setiap personil Militer TNI-AD. Petunjuk khusus tersebut tetap berdasarkan Undang-Undang nomor 1tahun 1974 tentang perkawinan. Metode analisis yang dipakai adalah metode analisis data kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisa yaitu apa yang telah dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis. Dan juga perilakunya secara nyata juga diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh. Data yang terkumpul diklasifikasikan, dikumpulkan dengan teori dan diambil kesimpulan. Syarat-syarat perkawinan bagi anggota TNI-AD adalah SKCK, N1- N4 dari kelurahan, SK dokter, akte kelahiran, foto 6x8 sebanyak 7 lembar, persetujuan dari orang tua, surat pernyataan sesanggupan atau janji dari calon suami istri, surat persetujuan calon suami istri menjadi aceptor KB, surat ijin nikah yang ditanda tangani Komandan KOREM. Masalah yang timbul dalam perkawinan tersebut adalah calon istri anggota TNI-AD tersebut tidak bersih lingkungan, calon istri tidak mendapat persetujuan tertulis dari orang tua, calon istri tidak suci lagi, calon istri berbeda agamanya, calon istri berada dilain propinsi, kekeliruan penulisan surat-surat yang dibutuhkan untuk persyaratan perkawinan. Penyelesaian dari permasalahan tersebut diserahkan pada PAKUM dan penjatuhan sanksi oleh ANKUM.
Item Type: | Karya ilmiah (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | perkawinan, TNI AD, Korem 047 |
Subjects: | H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman |
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum |
Depositing User: | Maria Husnun Nisa |
Date Deposited: | 29 Aug 2009 03:18 |
Last Modified: | 18 May 2011 04:16 |
URI: | http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/4220 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |