TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PABEAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)

PUTRI , MIRANTI ELIYANTI (2009) TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PABEAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF C100030114.pdf Download (88kB)
	PDF C100030114.pdf Restricted to Repository staff only Download (507kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bentuk-bentuk pemalsuan dokumen pabean, faktor-faktor yang mempengaruhi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen pabean serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pabean. Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan pabean. Tindak pidana kepabenan adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan Negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang spesifikasinya yuridis sosiologis dengan pendekatan non-doktrinal. Data yang dibutuhkan adalah data-data primer, berupa informasi hasil wawancara yang diperoleh dari informan-informan yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan diantaranya adalah pihak terkait Bea dan Cukai dan Pengadilan Negeri Boyolali. Dalam menganalisis data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bentuk-bentuk pemalsuan ada dua macam yaitu administratif dan fisik, dalam penelitian ini, pemalsuan dokumen pabean termasuk dalam bentuk pemalsuan fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen pabean, diantaranya adalah: (1) Segi hukum harus ditegakkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995. (2) Segi penegak hukum keberadannya diharapkan bisa dengan segera mengatasi dan memecahkan masalah dengan cepat tanpa merugikan salah satu pihak. (3) Segi sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. (4) Segi masyarakat dituntut partisipasinya ikut menegakkan kebenaran demi tegaknya hukum di Indonesia. (5) Segi kultur dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh petugas penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan KUHAP. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pabean yang dilakukan oleh terdakwa YUDDY SURYA, terdakwa RIZEN FENNISYADI ONG dan terdakwa YUHENRI secara bersama-sama, maka pengadilan menetapkan dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing 5 bulan dan membayar denda masing-masing Rp. 2.000.000.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pemalsuan Dokumen, Tindak Pidana, Sanksi Pidana
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Maria Husnun Nisa
Date Deposited:	28 Aug 2009 02:58
Last Modified:	25 Oct 2011 07:24
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/4205

Actions (login required)

View Item