KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM MELAKSANAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURAKARTA

WIYOTO , HADI (2008) KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM MELAKSANAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PDF C100020150.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)

Abstract

Kota-kota di Indonesia pada umumnya berkembang tanpa di landasi perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu, kota-kota kita tidak betul-betul dipersiapkan atau di rencanakan untuk dapat menampung pertumbuhan penduduk yang besar dalam waktu yang relatif pendek. Oleh karena itu, bukanlah suatu pemandangan yang aneh bila kota-kota besar di Indonesia menampilkan wajah ganda, di suatu sisi terlihat perkembangan pembangunan yang serba mengesankan dalam wujud arsitektur, modern dan pasca modern disepanjang tepi jalan utama kota. Di balik semua keanggunan itu, nampak menjamurnya lingkungan kumuh dengan sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai untuk mendukung keberlangsungan kehidupan manusia yang berbudaya.. Taman dan ruang terbuka yang semula cukup banyak tersedia, beralih rupa menjadi bangunan yang makin memperpadat lingkungan binaan dalam beberapa kasus bahkan alun-alun yang merupakan paru-paru kota dan menjadi lambang kebanggaan penduduk, terpaksa merelakan diri untuk diubah fungsinya menjadi kawasan pertokoan atau perdagangan, diantaranya seperti makin banyaknya pedagang kaki lima.1 Banyak bermunculannya para pedagang kaki lima yang merupakan bentuk usaha perdagangan yang dijalankan oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan hidup dan keluarga mereka sehari-hari. Keberadaan para pedagang kaki lima tersebut menimbulkan dua sisi peranan dalam perkembangan pembangunan suatu daerah perkotaan. Satu sisi pedagang kaki lima secara nyata sebagai salah satu penunjang tersedianya lapangan pekerjaan dan secara potensial merupakan sumber pendapatan masyarakat, serta satu diantara banyaknya usaha sektor informal yang juga memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan sosial ekonomi daerah, akan tetapi disisi lain dari keberadaan pedagang kaki lima yang pada umumnya tidak teratur menjadikan kota semakin padat, sumpek dan semrawut. Jati diri kotapun cenderung luntur, kekhasan setempat yang semula menyiratkan citra spesifik, makin lama semakin pudar. Untuk menyingkapi hal itu pemerintah secara nasional serta berdasar kewenangan otonomi daerah maka Pemerintah kota membuat kebijakan dalam pembinaan dan penataan pedagang kaki lima yaitu berdasar Keputusan Walikota Surakarta No. 644/140/1/2006 tentang Penetapan Lokasi Pembanguna Pasar Klitikan di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, yang didalamnya juga mengatur dalam hal relokasi pedagang kaki lima. Program kebijakan pemerintah berupa relokasi pedagang kaki lima tersebut dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dengan harapan terwujudnya suatu lingkungan kota 1 Eko Budiharjo, Sudanti Hardjo Hubojo, 1993, Kota Berwawasan Lingkungan, Bandung, Alumni. Surakarta yang rapi, tertib, aman, nyaman, indah serta berwawasan jati diri dan berbudaya. Pelaksanaan program relokasi pedagang kaki lima di kota Surakarta juga berorientasi kearah peningkatan potensi sumber daya alam dan pengelolaanlahan seoptimal mungkin untuk kepentingan semua pihak.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Relokasi pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Surakarta
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Mrs. Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited:	31 Jul 2009 06:32
Last Modified:	16 Nov 2010 10:08
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/3899

Actions (login required)

View Item