PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA KONTROL BAGI PENYIDIK DALAM PERKARA PIDANA

Pramudita, Tetuko Radiet (2008) PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA KONTROL BAGI PENYIDIK DALAM PERKARA PIDANA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF C100030104.pdf Download (137kB)
	PDF C100030104.pdf Restricted to Repository staff only Download (518kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulatif Praperadilan di dalam hukum Indonesia, bagaimana praperadilan di dalam prakteknya, serta apa hambatan-hambatan praperadilan dalam mewujudkan suatu keadilan hukum, khususnya terhadap kasus yang diteliti oleh penulis. Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan Penulisan Yuridis Empiris, yaitu meneliti data sekunder terlebih dulu, baru kemudian penelitian data primer di lapangan. Kemudian untuk jenis penelitian, penulis menggunakan Metode Penelitian Deskriptif, yaitu mengungkapkan hukum yang hidup di masyarakat melalui perbuatan, perilaku, dan gejala yang dilakukan oleh masyarakat di lapangan. Lokasi penelitian di Pengadilan negeri Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang dipergunakan melalui wawancara, studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, kamus, dan artikel yang ada di situs-situs internet. Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa praperadilan diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada pasal 77 sampai pasal 83. Wewenang praperadilan sendiri adalah memutus perkara tentang: sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi, serta permintaan rehabilitasi. Di dalam prakteknya, ternyata masih banyak gugatan praperadilan yang ditolak. Hal ini karena masyarakat maih kurang memahami pengertian serta wewenang dari praperadilan. Untuk itu diperlukan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat, agar masyarakat memahami apa itu praperadilan secara detail. Hambatan-hambatan praperadilan dalam mewujudkan suatu keadilan hukum justru terletak pada undang-undangnya itu sendiri. Yaitu mengenai wewenang praperadilan yang hanya terbatas pada pengaturan tentang sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi, serta permintaan rehabilitasi. Sementara perkara tentang penggeledahan dan penyitaan tidak dimasukkan ke dalam wewenangnya. Padahal penggeledahan dan penyitaan juga merupakan tindakan penyidik yang sering menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Hambatan kedua terletak pada kurangnya pemahaman tentang praperadilan oleh masyarakat Implikasi teoritis adalah untuk menjadikan penelitian ini sebagai pemanfaatan dibidang Hukum Acara Pidana dalam hal praperadilan, dan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi data-data untuk dapat dipakai sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol Bagi Penyidik.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Ari Fatmawati
Date Deposited:	21 Jul 2009 05:58
Last Modified:	18 Feb 2011 04:12
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/3673

Actions (login required)

View Item