Febrantoro, Bagas and , Drs. Joko Sutarso, S. E, M. Si and , Mohammad Toha Rudin, S. Pd, M. A (2015) Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Terhadap Strategi Humas Pemerintah (Studi Kasus Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Strategi Humas Mahkamah Konstitusi). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.
![[img]](http://eprints.ums.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF
Naskah Publikasi.pdf Download (1MB) |
|
PDF (NASKAH PUBLIKASI)
Naskah Publikasi.pdf Download (1MB) |
|
PDF (HALAMAN DEPAN)
Halaman Depan.pdf Download (875kB) |
|
PDF (BAB I)
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB) |
|
PDF (BAB II)
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (593kB) |
|
PDF (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (593kB) |
|
PDF (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB) |
|
PDF (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf Download (155kB) |
|
PDF (LAMPIRAN)
Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
PDF (PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH)
Surat Pernyataan Publikasi Karya Ilmiah.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB) |
Abstract
Bagas Febrantoro, L100110057, Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Terhadap Strategi Humas Pemerintah (Studi Kasus Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Strategi Humas Mahkamah Konstitusi), Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi Dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. Dengan telah disahkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewajibakan seluruh badan publik menerapkannya, banyak dari mereka membenahi diri dalam proses keterbukaan. Salah satunya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, juga harus menerapkan UU tersebut dengan kode etik yang dimilikinya. Dalam penelitian ini membahas tentang strategi humas Mahkamah Konstitusi dalam mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 untuk menuju good PR goverment sesuai dengan UU tersebut. Penelitian studi kasus kualitatif ini dilakukan melalui wawancara informan humas Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa humas Mahkamah Konstitus telah mencoba terbuka dengan publik sejak tahun berdirinya mereka, seperti halnya dalam amanat UU No. 14 Tahun 2008. Namun ketika UU tersebut disahkan, MKRI semakin siap dengan strategi keterterbukaan sesuai pada visi, misi MKRI sendiri.
| Item Type: | Karya ilmiah (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JF Political institutions (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informatika > Ilmu Komunikasi |
| Depositing User: | Bagas Febrantoro |
| Date Deposited: | 05 Aug 2015 08:59 |
| Last Modified: | 20 Jan 2017 07:40 |
| URI: | http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/36126 |
Actions (login required)
 |
View Item |
