Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas

Wijananda, Pramudya Andre (2013) Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF (Halaman Depan) HALAMAN_DEPAN.pdf Download (440kB)
Preview	PDF (Bab I) BAB_I.pdf Download (46kB)
	PDF (Bab II) BAB_II.pdf Restricted to Repository staff only Download (105kB)
	PDF (Bab III) BAB_III.pdf Restricted to Repository staff only Download (136kB)
	PDF (Bab IV) BAB_IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
Preview	PDF (Daftar Pustaka) DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (17kB)
Preview	PDF (Naskah Publikasi) naskah_publikasi.pdf Download (342kB)

Abstract

Peninjauan kembali yaitu kapasitasnya sebagai penuntut umum yang mewakili negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Peninjauan kembali ini bukan karena kepentingan pribadi jaksa penuntut umum atau lembaga kejaksaan tetapi untuk kepentingan umum/negara. Dan putusan bebas bisa juga didasarkan atas penilaian, bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim jadi sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam hal ini penulis meneliti mengenai upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan bebas. Penulis berpendapat bahwa Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht) sehingga tidak dapat lagi disalurkan melalui upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. JPU secara formal tidak boleh mengajukan Peninjauan Kembali, dengan alasan KUHAP sudah memberikan aturan yang jelas mengenai prosedural acara pengajuan permohonan PK beserta limitasi-limitasinya. Para penegak hukum semestinya mengacu pada aturan formal tersebut. Apabila memang dirasa perlu terobosan hukum mengenai perlunya formulasi Peninjauan Kembali yang memang boleh diajukan oleh JPU. Maka diperlukan aturan yang khusus, lebih rinci, dan mengandung unsure keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. H.L.A. Hart, terdapat pembedaan dua sistem hukum, yaitu apa yang disebut sebagai aturan primer (primary rules) dan aturan sekunder (secondary rules). Aturan primer (primery rules) lebih menekankan kepada kewajiban manusia untuk bertindak atau tidak bertindak. Oleh karena itu dengan adanya Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum menyebabkan rancunya tata aturan hukum yang ada. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis setuju adanya teori hukum positivisme yaitu memandang bahwa suatu produk hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang mengikat sebagai pedoman. Untuk itu keputusankeputusan hukum yang akan dihasilkan oleh pihak manapun tidak dengan mudah berubah-ubah, tidak bertentangan satu dengan lainnya, mudah dimengerti dan tidak membingungkan serta memiliki nilai kepastian.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Upaya Hukum, Peninjauan Kembali, Putusan Bebas
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	Users 10 not found.
Date Deposited:	11 Sep 2013 11:15
Last Modified:	11 Sep 2013 14:13
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/25741

Actions (login required)

View Item