DESA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN ( Studi Kasus di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)

WARTOYO, WARTOYO (2011) DESA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN ( Studi Kasus di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo). Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF (haldepan) harrrrrrrrrrrrr.pdf Download (221kB)
Preview	PDF (bap1) BAB__I.pdf Download (57kB)
	PDF (bap2) BAB_II.pdf Restricted to Repository staff only Download (105kB)
	PDF (bap3) BAB__III.pdf Restricted to Repository staff only Download (19kB)
	PDF (bap4) BAB_IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (105kB)
	PDF (bap5) BAB__V.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)
Preview	PDF (daftarpustaka) DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (12kB)

Abstract

Perkembangan masyarakat desa di Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis berkaitan dengan pertumbuhan demokratisasi dan perekonomian rakyat, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penduduk pedesaan. Sistem pemerintahan desa telah dikenal sejak penjajahan Belanda hingga era reformasi. Dalam upaya pemberdayaan desa yang meliputi seluruh unsur pemerintah dan masyarakat diperlukan eksistensi peranan hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa telah banyak dikeluarkan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemeintah, Peraturan Daerah hingga Peraturan Desa, namun yang menjadi permasalahan mengimplementasikan peraturan desa yang sekaligus cenderung dipengaruhi oleh kultur masyarakat adapt. Metode penelitian yang dipakai metode diskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative untuk mengetahui eksistensi peraturan hukum dalam pemberdayaan pemerintahan desa . Penelitian ini mengambil 14 lokasi ( empat belas ) desa di kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo yang tidak memspesifikasi sampel pada desa tertentu untuk dapat meliat fenomena dan karakteristik masing-masing desa secara utuh. Substansi peraturan hukum yang mengatur tentang pemerintahan desa ( Peraturan Daerah dan Peraturan Desa ) tidak mampu menampung permasalahan yang berkembang di desa. Kondisi ini diperburuk dengan iklim hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah ( Kabupaten ) yang buruk. Hal tersebut berkaitan dengan tarik ulur kewenangan, khususnya terhadap sumber peendapatan daerah yang berada di desa. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Desa Jati dipilih sebagai Profil Desa Mandiri di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, Pelaksanaan Desa Mandiri berpedoman pada Perda Nomor 4 Tahun 2006, Perda Nomor 16 Tahun 2006, dan Pperaturan Bupati Nomor 21 Tahun 2006. Model Desa sebagai masyarakat hukum yang ideal mencakup aspek kelembagaan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat , konsep pembangunan desa beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Item Type:	Karya ilmiah (Thesis)
Uncontrolled Keywords:	peraturan dan peranan hukum
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Fakultas Pasca Sarjana > Magister Hukum
Depositing User:	Mr. Edy Suparno
Date Deposited:	10 Oct 2011 10:39
Last Modified:	10 Oct 2011 10:39
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/15052

Actions (login required)

View Item