Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Prinsip Keadilan Elektoral: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Dan Kota Surakarta

Budi Riswanto, Andika and -, Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. (2026) Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Prinsip Keadilan Elektoral: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Dan Kota Surakarta. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

	PDF (Bab I) BAB 1.pdf Download (232kB)
	PDF (Bab II) BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (996kB)
	PDF (Bab III) BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	PDF (Bab IV) BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (416kB)
	PDF (Bab V) BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	PDF (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (210kB)
	PDF (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB)
	PDF (Surat Pernyataan Publikasi) Pernyataan Publikasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
	PDF (Halaman Depan) halaman depan.pdf Download (1MB)
	PDF (Naskah Publikasi) Naskah Publikasii A.pdf Download (608kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip keadilan electoral dalam mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Tujuan penelitian mencakup tiga hal: (1) mengkasi konsep keadilan electoral dalam kerangka demokrasi konstitusional Indonesia, (2) mengidentifikasi pola penyelesaian sengketa pemilu pada Tingkat daerah, serta (3) mengevaluasi kesesuaian mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dengan [rinsip keadilan electoral, khususnya keadilan procedural dan keadilan substantif. Metodde penelitian menggunakan pendekatan kualitatif empiris melalui wawancara mendalam dan penyebaran angket kepada peserta pemilu, penyelenggara serta pemantau pemilu di empat wilayah studi: Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia relative mampu menjamin keadilan procedural, ditandai dengan keterbukaan proses persidangan, ketersediaan kanal pelaporan, serta kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyampaikan keberatan. Akan tetapi keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai akibat ketimpangan sumber daya politik, praktik politik uang yang sulit dibuktikan, tekanan actor local, serta standar pembuktian yang terlalu formalistic. Kondisi ini mengakibatkan Sebagian pihak, terutama peserta pemilu dengan sumber dyaa yang terbatas, kesulitan memperoleh hak yang secara nyata. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas investigative Bawaslu, reformasi mekanisme pembuktian, perlindungan saksi pelapor, pendampingan hukum bagi peserta kecil, serta peneguhan independensi apparat local guna memastikan terwujudnya keadilan electoral yang bersifat substantif.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords:	Keadilan Elektoral, Sengketa Pemilu, Demokrasi Konstitusional
Subjects:	J Political Science > JC Political theory J Political Science > JP Government System
Divisions:	Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	ANDIKA BUDI RISWANTO
Date Deposited:	03 Mar 2026 04:59
Last Modified:	03 Mar 2026 04:59
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/143838

Actions (login required)

View Item