Maulana, Muhammad Johansyah and , Muchamad Iksan S.H.,M.H., and , Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. (2025) Analisis Hukum Terhadap Keamanan E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan : Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PN BPP Dan Perspektif Hukum Islam. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
![[img]](https://eprints.ums.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (Naskah Publikasi)
Template_Naskah_Publikasi_UMS_Johan[1].pdf Download (372kB) |
|
PDF (Halaman Depan)
COVER TESIS .pdf Download (690kB) |
|
PDF (Bab I)
BAB I TESIS JOHAN.pdf Download (300kB) |
|
PDF (Bab II)
BAB II TESIS JOHAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (386kB) |
|
PDF (Bab III)
BAB III TESIS JOHAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB) |
|
PDF (Bab IV)
BAB IV TESIS JOHAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (623kB) |
|
PDF (Bab V)
BAB V TESIS JOHAN.pdf Download (242kB) |
|
PDF (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA TESIS JOHAN.pdf Download (252kB) |
|
PDF (Lampiran)
LAMPIRAN TESIS JOHAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) |
|
PDF (Surat Pernyataan Publikasi)
Surat Pernyataan Publikasi Johan .pdf Restricted to Repository staff only Download (545kB) |
Abstract
Penelitian ini mengkaji keamanan E-Commerce dalam mencegah penipuan, dengan fokus pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bpp serta perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen E-Commerce, mengevaluasi tanggung jawab penyedia platform, dan mengukur sejauh mana regulasi yang ada mampu mencegah kejahatan digital. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan konseptual, menggunakan data dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan dokumen terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap— seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi, dan regulasi OJK maupun BI—implementasinya masih belum optimal. Kelemahan utama terletak pada pengawasan, literasi digital yang rendah, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam pembuktian digital. Kasus di PN Balikpapan menunjukkan celah keamanan yang memungkinkan terjadinya pencurian identitas dan penipuan lintas platform, sementara tanggung jawab penyelenggara E-Commerce terhadap keamanan data pengguna masih lemah.Dari perspektif hukum Islam, transaksi yang mengandung unsur penipuan, ketidakpastian (gharar), atau penyamaran identitas dianggap tidak sah (fasid), karena bertentangan dengan prinsip maqashid al-shariah yang menekankan perlindungan harta. Penelitian ini merekomendasikan reformasi penegakan hukum E-Commerce yang mencakup penerapan prinsip strict liability bagi penyedia platform, penguatan sistem keamanan seperti verifikasi biometrik, peningkatan kapasitas aparat, dan program literasi digital masyarakat. Tanpa langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum hanya akan menjadi formalitas yang gagal menjawab kebutuhan keadilan substantif di era perdagangan digital.
| Item Type: | Thesis (Thesis) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | E-Commerce, Penipuan Digital, Perlindungan Hukum Konsumen, Hukum Islam, Gharar, Strict Liability. |
| Subjects: | K Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Muhammad Johansyah Maulana |
| Date Deposited: | 14 Aug 2025 03:51 |
| Last Modified: | 14 Aug 2025 03:51 |
| URI: | http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/138018 |
Actions (login required)
 |
View Item |
