Analisis Hukum Terhadap Hak Milik Tanah Dalam Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Sengketa Pertanahan

Pamungkas, Bagas and , Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum (2024) Analisis Hukum Terhadap Hak Milik Tanah Dalam Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Sengketa Pertanahan. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

	PDF (Naskah Publikasi) NASKAH PUBLIKASI_BAGAS PAMUNGKAS_C100200154.pdf Download (228kB)
	PDF (Halaman Depan) SKRIPSI_BAGAS PAMUNGKAS_C100200154-1-14.pdf Download (573kB)
	PDF (Bab I) SKRIPSI_BAGAS PAMUNGKAS_C100200154-15-32.pdf Download (266kB)
	PDF (Bab II) SKRIPSI_BAGAS PAMUNGKAS_C100200154-33-60.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB)
	PDF (Bab III) SKRIPSI_BAGAS PAMUNGKAS_C100200154-61-106.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	PDF (Bab IV) SKRIPSI_BAGAS PAMUNGKAS_C100200154-107-109.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB)
	PDF (Daftar Pustaka) SKRIPSI_BAGAS PAMUNGKAS_C100200154-110-118.pdf Download (237kB)
	PDF (Lampiran) SKRIPSI_BAGAS PAMUNGKAS_C100200154-119.pdf Restricted to Repository staff only Download (358kB)
	PDF (Surat Pernyataan Publikasi) SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI BAGAS PAMUNGKAS.pdf Restricted to Repository staff only Download (473kB)

Abstract

Setiap permasalahan sengketa tanah memiliki unsur yang berbeda antara tiap sengketa yang terjadi. Penulis ingin mengetahui bagaimana sengketa antara SHM 804 dan SHM 131 yang terjadi di Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten dapat diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional serta bagaimana proses penyelesaian tersebut jika dilihat dari hukum positif yang berlaku. Keberhasilan proses mediasi yang diusakan oleh Badan Pertanahan Nasional Klaten pada kasus pertanahan ini dapat dijadikan acuan para pihak yang mempunyai permasalahan tanah serupa di Indonesia. Berdasarkan tujuan penulis tersebut, penelitian ini terbagi menjadi dua rumusan masalah yaitu 1) Apakah sistem penyelesaian dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah di Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten Sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020?, 2) Bagaimana perlindungan Hukum bagi masyarakat apabila terjadi sengketa hak atas tanah?. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu PERMEN ATR/Badan Pertanahan Nasional No 21/2020 memberikan perlindungan hukum dan dapat menyelesaikan sengketa SHM 804 dan SHM 131 di Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Sengketa Pertanahan, Perlindungan Hukum, Analisis Kasus
Subjects:	K Law K Law > Indonesia Law > Law (General) K Law > Indonesia Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	BAGAS PAMUNGKAS
Date Deposited:	20 Nov 2024 02:49
Last Modified:	20 Nov 2024 02:49
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/129098

Actions (login required)

View Item