Sulistyowati, Nur and , Hartanto, S.H., M.Hum (2024) Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Desa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3210 K/pid.sus/2023). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
![[img]](https://eprints.ums.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (Halaman Depan)
Z. SKRIPSI NUR SULISTYOWATI UPLOAD revisi sidang-1-13.pdf Download (514kB) |
|
PDF (Bab I)
Z. SKRIPSI NUR SULISTYOWATI UPLOAD revisi sidang-14-29.pdf Download (303kB) |
|
PDF (Bab II)
Z. SKRIPSI NUR SULISTYOWATI UPLOAD revisi sidang-30-55.pdf Download (344kB) |
|
PDF (Bab III)
Z. SKRIPSI NUR SULISTYOWATI UPLOAD revisi sidang-56-91.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB) |
|
PDF (Bab IV)
Z. SKRIPSI NUR SULISTYOWATI UPLOAD revisi sidang-92-95.pdf Download (211kB) |
|
PDF (Daftar Pustaka)
Z. SKRIPSI NUR SULISTYOWATI UPLOAD revisi sidang-96-100.pdf Download (273kB) |
|
PDF (Naskah Publikasi)
B. NASKAH PUBLIKASI NUR SULISTYOWATI.pdf Download (274kB) |
|
PDF (Surat Pernyataan Publikasi)
Surat Pernyataan Publikasi NUR SULISTYOW.pdf Restricted to Repository staff only Download (481kB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor: 3210 K/Pid.Sus/2023 terutama mengenai duduk perkaranya, dasar pertimbangan hakim, dan akibat hukumnya berdasarkan pandangan islam. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah seorang aparat desa (kepala desa) dituntut oleh penuntut atas dugaan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara dan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab nya sebagai kepala desa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 65/PID.SUS-TPK.PT SBY/2022, dan Putusan Mahkamah Agung No. 3210 K/Pid.Sus/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar terdakwa dituntut karena terdakwa selaku kepala desa telah melakukan tindak pidana dengan merugikan keuangan negara yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kepala desa. Adapun pertimbangan Hakim Agung yang menyatakan putusan judex factie Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, mengingat terdakwa telah merugikan keuangan negara. Akibat hukum Mahkamah Agung menguatkan Pengadilan Tinggi Surabaya menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengenai penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara, dengan tetap menghukum terdakwa dengan permohonan penuntut ditolak untuk sebagian. Berdasarkan Pandangan Islam korupsi bertentangan dengan keadilan (al-adalah), akuntabilitas (al-amanah) dan tanggung jawab. Karena merugikan kehidupan bernegara dan tidak sesuai dengan hukum Islam.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Tuntutan, Tindak Pidana, Korupsi. |
| Subjects: | K Law K Law > Law (General) K Law > Indonesia Law > Law (General) K Law > Indonesia Law K Law > Law of Nations |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum |
| Depositing User: | NUR SULISTYOWATI |
| Date Deposited: | 12 Aug 2024 08:37 |
| Last Modified: | 12 Aug 2024 08:37 |
| URI: | http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/126526 |
Actions (login required)
 |
View Item |
