Tinjauan Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Revenge Porn) (STUDI PUTUSAN NO 96/PID.SUS/2023/PT BTN

Akbar Rizky, Haidar and , Hanifah Febriani, S.H.,LL.M (2024) Tinjauan Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Revenge Porn) (STUDI PUTUSAN NO 96/PID.SUS/2023/PT BTN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

	PDF (Bab I) BAB I.pdf Download (442kB)
	PDF (Bab II) BAB II..pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB) | Request a copy
	PDF (Bab III) BAB III..pdf Restricted to Registered users only Download (584kB) | Request a copy
	PDF (Bab IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only until 16 June 2024. Download (177kB) | Request a copy
	PDF (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA..pdf Download (422kB)
	PDF (Surat Pernyataan Publikasi) SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (724kB) | Request a copy
	PDF (Halaman Depan) HALAMAN DEPAN.pdf Download (458kB)
	PDF (Naskah Publikasi) NASKAH PUBLIKASI.pdf Download (719kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pelaku terhadap tindakan pidana revenge-porn ditinjau dari hukum positif Indonesia dan Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam ( Revenge Porn ) ditinjau dari hukum positif Indonesia. Penelitian yang digunakan berupa penelitian normative dengan jenis penelitian deskriiptif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Teknik analisis data menggunakan analisis yang bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara interprestasi. Hasil dari penelitian ini berupa bentuk pertanggung jawaban pelaku terhadap tindakan pidana revenge porn yang ditinjau dari hukum positif Indonesia. Dalam hukum Indonesia pelaku revenge porn diatur dalam KUHP, UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS, setiap pearturan tersebut memiliki sanksi pidana yang berbeda-beda. Penelitian ini juga membahas mengenai perlindungan korban pornografi balas dendam (revenge porn), perlindungan korban revenge porn juga diatur dalam UU LPSK, dan UU TPKS. Korban juga memiliki hak-hak yang wajib didapatkan guna sebagai restitusi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	hukum, tindakan pidana,revenge porn
Subjects:	J Political Science > JP Government System J Political Science > JQ Political institutions Asia J Political Science > JQ Political institutions Asia > Political Indonesia
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	AKBAR RIZKY HAIDAR
Date Deposited:	29 Apr 2024 10:10
Last Modified:	29 Apr 2024 10:10
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/122830

Actions (login required)

View Item